Suara.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel menyatakan jaringan terorisme masih ada dalam struktur Badan usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, Rycko tidak menjelaskan secara detail perusahaan pelat merah yang dimaksud.
"Ya bukan masih banyak (jaringannya), mungkin masih ada jaringannya (terorisme). Saya nggak bisa jelaskan, yang jelas jaringannya ada," ujar Rycko kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023).
Lantaran itu, Rycko menyatakan pentingnya peran BNPT dalam proses asesmen dalam proses rekrutmen BUMN.
"Selama ini asesmen yang dilakukan BNPT hanya untuk eselon-eselon satu dan dua calon-calon deputi, calon driver, belum menyentuh sampai ke bawah tadi," jelas Rycko.
Selain itu, Rycko mengatakan, BNPT terkendala jumlah personel yang terbatas saat melakukan asesmen.
"Hanya 15 orang untuk melakukan assessment terhadap 961 objek vital dengan sekian ribu petugas-petugas yang memiliki resiko tinggi tadi," ungkap Rycko.
Disentil Said Aqil
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyentil Rycko dalam kasus pegawai PT KAI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus terorisme.
Baca Juga: Said Aqil Sentil Kepala BNPT Soal Kasus Pegawai KAI Tersangka Terorisme: Masa Kecolongan Terus
Pernyataan itu disampaikan Said Aqil dalam acara Konsolidasi Kebangsaan LPOI dan LPOK, Jumat (8/9/2023).
Dalam sambutannya, Said Aqil mengaku kaget, pegawai PT KAI berinisial DE yang ditangkap karena terlibat aksi terorisme.
Sebagai Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil mengaku kaget. Sebab penampilan DE sama sekali tidak mencurigakan.
"Saya sebagai Komut (Komisaris Utama) KAI kaget betul, eh ternyata di KAI ada teroris. Kita kecolongan betul, dan tampangnya tidak mencurigakan," kata Said Aqil di Jakarta Selatan.
"Ganteng, tanpa jenggot, nggak berjenggot, nggak, jidat nggak hitam, biasa. Itu petugas langsir di Stasiun Jakpus ternyata teroris," imbuhnya.
Said Aqil kemudian mengatakan fenomena ini menandakan banyaknya pegawai BUMN yang terlibat gerakan terorisme. Dia lalu menyentil Rycko yang kecolongan karena adanya kasus tersebut.
Berita Terkait
-
Cak Imin Diperiksa KPK soal Kasus Korupsi Kemnaker, Said Aqil: Kenapa Baru Sekarang? Anak SD Juga Paham
-
Said Aqil Sentil Kepala BNPT Soal Kasus Pegawai KAI Tersangka Terorisme: Masa Kecolongan Terus
-
Tak Setuju Usulan BNPT Soal Pengawasan Tempat Ibadah, Ketum PP Muhammadiyah: Potensi Ciptakan Konflik Horizontal
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Halalbihalal di Balai Kota, Pramono Anung: ASN Jakarta Masih WFH 2 Hari Lagi
-
Tak Jauh dari Indonesia, Negara Ini Mulai Irit BBM Hingga Nyatakan Darurat Energi
-
2000 Tentara AS Dikirim Donald Trump ke Timur Tengah, Bersiap Masuki Iran
-
Penjelasan Shell terkait Stok BBM yang Masih Kosong di Seluruh SPBU
-
Serangan Balik, Iran Hujan Rudal Israel Hingga 12 Orang Tewas
-
Tak Sekadar Halalbihalal di Rumah SBY, Puri Cikeas jadi Saksi Cinta Lama Anies-AHY Bersemu Kembali?
-
Iran Makin Terdesak, Negara Teluk Mulai Izinkan Militer Amerika Serikat Gunakan Pangkalan Udara
-
Putra Mahkota Arab Saudi MBS Diklaim Dukung AS - Israel vs Iran Perang Terus
-
BBM Stabil Tapi WFH Digalakkan? Pakar UGM Minta Pemerintah Jujur Soal Kebijakan Kontroversial Ini
-
Media Arab Telanjangi Kasus Mohammad Bagher Ghalibaf: Berkali-kali Gagal Jadi Presiden Iran