Suara.com - PKS dan PKB menjawab anggapan akan adanya politik identitas menyusul kedua partai berbasis Islam ini yang kini bersatu mendukung pencapresan Anies Baswedan. Baik PKS maupun PKB, keduanya membantah anggapan tersebut.
"Tentu kami juga tidak khawatir bahwa ini menjadi politik identitas ya, saya kira ini perpaduan partai yang mungkin memiliki basis keumatan dan basis nasionalisme," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Syaikhu merujuk pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bahwa keberadaan Koalisi Perubahan justru membuat hilangnya perpecahan di tengah masyarakat. Ia sepakat untuk mengakhiri keterbelahan, semisal muncul istilah cebong dan kampret imbas Pilpres 2019.
"Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh ketua umum Partai NasDem bahwa justru dengan koalisi ini tidak ada lagi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat, cebong-kampret selesai sudah, kita songsong masa depan ini lebih baik," kata Syaikhu.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pihaknya maupun PkS tidak pernah mengutaman politik identitas. Menurutnya hal itu bisa dilihat dari rekam jejak kedua partai di DPR.
"Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas tapi kita tidak bisa melepas dari identitas Masing-masing," kata Cak Imin.
"Jadi kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaikhu dari Jawa barat. KTP-nya sama-sama Jakarta barangkali. Itu identitas kita," sambungnya.
Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan PKB dan PKS selama bertahun-tahun tidak pernah mengadu identitas. Tetapi ditegaskan dia, PKB dan PKS tentu mempunyai identitas masing-masing yang berbeda. Perbedaan itu yang dipansang justru memperkaya dan memperkuat kebhinekaan Indonesia.
Senada dengan Syaikhu, Cak Imin menilai saat ini waktunya meninggalkan perbedaan untuk fokus menyongsong masa depan.
Baca Juga: Segera Tentukan Dukungan untuk Anies-Cak Imin, PKS Gelar Musyawarah Majelis Syura Pekan Ini
"Goodbye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang gak penting, kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil makmur dan sejahtera," kata Cak Imin.
Berita Terkait
-
NasDem Usul Nama Koalisi Perubahan Tidak Perlu Diganti, Sekjen PKS: Cocok Sudah
-
Bawa Pasangannya ke PKS, Anies Sampaikan Kelebihan Cak Imin jadi Cawapres
-
Deretan Isu Politik Identitas Diduga Muncul Jelang Pilpres 2024, Dua Capres Kena
-
Segera Tentukan Dukungan untuk Anies-Cak Imin, PKS Gelar Musyawarah Majelis Syura Pekan Ini
-
Anies Baswedan: PKB Memang Kawan Baru tapi PKS Tak akan Terlupa
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana