Suara.com - Presiden RI Joko Widodo secara tegas meminta aparat tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi konflik lahan di Pulau Rempang, Batam yang berakhir warga bentrok dengan aparat.
"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Joko Widodo dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Presiden itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah. Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah.
"Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.
Salah satu proyek yang dicermati Presiden adalah proyek di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Presiden mengaku sampai menelepon Kapolri tengah malam terkait dengan masalah tersebut.
"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, dan diberi rumah, tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Itu yang harusnya diselesaikan. Masak urusan begitu harus sampai presiden?" ujarnya.
Apabila ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di lapangan, menurut Presiden, semestinya segera melaporkan ke direktorat atau menteri terkait.
"Jangan kalau ditanya siap Pak. Gimana? 'Beres Pak'. Beres, beres. 'Aman Pak'. Aman, aman. Nanti begitu terakhir, 'mohon maaf Pak belum selesai Pak', nah. 'Tidak bisa selesai Pak', nah," kata Presiden.
Dikatakan pula bahwa semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat.
Baca Juga: SAH! Jokowi Lantik Kepala Bakamla RI dan Kepala Badan Karantina Indonesia
"Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," jelasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
SAH! Jokowi Lantik Kepala Bakamla RI dan Kepala Badan Karantina Indonesia
-
Menilik Rempang Eco City: Proyek Strategis Nasional yang Ditolak Warga Berujung Konflik
-
Jokowi: Masyarakat Bisa Uji Coba Kereta Cepat Mulai Oktober 2023, Gratis!
-
Kembali Diperiksa Bareskrim Kasus Ujaran Bajingan Tolol, Rocky Gerung Bawa Kopi, Rokok hingga Bukti Sekardus
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
-
Pemerintah Kecam Kasus Kekerasan terhadap Andrie Yunus, Tegaskan Kasus Harus Diusut Tuntas
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran