Suara.com - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur berimbas ke perubahan nama Jakarta. Jakarta yang kini menyandang status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta otomatis akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Pergantian nama Jakarta bukan terjadi sekali. Sepanjang sejarah, Jakarta mengalami serangkaian perubahan nama dari kala masih berada di belenggu penjajah hingga kini dengan adanya rencana pemindahan ibu kota.
Jakarta masa lampau: Bernama Sunda Kelapa
Tome Pires, salah seorang penjelajah Portugis mencatat bahwa kawasan Jakarta dahulu bernama Sunda Kelapa. Nama tersebut diperoleh dari nama pelabuhan besar yakni Pelabuhan Kalapa yang menjadi sentra perdagangan.
Sunda Kelapa kala itu berada di bawah pemerintahan Kerajaan Sunda, penerus dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5.
Sunda Kelapa melalui Pelabuhan Kalapa merupakan pusat dari perdagangan internasional yang masuk ke Nusantara.
Banyak kapal dari penjuru dunia yakni India hingga Tiongkok untuk turut berdagang di salah satu pelabuhan terpadat di Asia Tenggara pada era lampau.
Berubah menjadi Jayakarta
Pelaut Eropa mulai mendengar kisah tentang padatnya Pelabuhan Kalapa dan sontak menjalankan ekspedisi samudera.
Baca Juga: Nama Jakarta Berubah dari DKI Jadi DKJ, Mulai Kapan?
Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang akhirnya sampai ke Sunda Kelapa dan akhirnya berambisi untuk menguasai perdagangan.
Bangsa Portugis sontak menggelar aliansi dengan Kerajaan Sunda dan membantu mendirikan benteng untuk menghalau serangan Cirebon.
Cirebon pada waktu itu hendak memisahkan diri dari Kerajaan Sunda, diduga lantaran bersahabat dengan orang-orang Portugis.
Sontak, pemimpin Cirebon bernama Fatahillah melakukan pendudukan terhadap Sunda Kelapa pada 1527 silam.
Fatahillah akhirnya berhasil merebut Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta berasal dari dua kata Sanskerta yaitu Jaya yang berarti "kemenangan" dan Karta yang berarti "dicapai".
Belanda datang, Jayakarta menjadi Batavia
Berita Terkait
-
Nama Jakarta Berubah dari DKI Jadi DKJ, Mulai Kapan?
-
Lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia U-23 Baru Permulaan, Rizky Ridho Punya Target yang Lebih Tinggi
-
Soal Status Jakarta jadi DKJ, Heru Budi: Belum Diputuskan, Masih Dibahas
-
Terseret Kasus Produksi Film Porno, Siskaeee: Everything Will Pass...
-
Begini Tanggapan PJ Gubernur Heru Budi Setelah Ada Rencana Status Jakarta Ganti DKJ
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo