Formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung: Jabatan dan Jadwal Terbaru Pasca Diundur

Suara.com - Sejumlah instansi pemerintah telah mengumumkan formasi yang akan dibuka pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 termasuk Mahkamah Agung. Berapa formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung?

Perlu kalian ketahui proses pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK telah diundur. Awalnya akan dibuka pada 17 September 2023 - 6 Oktober 2023. Jadwal terbaru CPNS 2023 menyebutkan seleksi ini dimulai pada 19 September - 3 Oktober 2023. Untuk persiapan, anda bisa mengetahui dahulu formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung berikut.

Formasi CASN Mahkamah Agung 2023 ini telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat. Berikut ini rincian mengenai formasi CPNS 2023 Mahkamah Agung berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 544 Tahun 2023:

Pranata Peradilan dan Tugasnya

Pranata Peradilan adalah posisi pekerjaan yang spesifik dalam bidang hukum dan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mereka bertanggung jawab sebagai tim teknis yang membantu dalam menangani berbagai perkara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung.

Selain itu, Pranata Peradilan juga bertugas untuk membuat laporan mengenai penyelesaian perkara dan mengatasi berbagai hal yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung di luar fungsi pengadilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Setelah diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan ini, mereka memiliki kesempatan untuk naik pangkat menjadi Ahli Pertama, lalu Ahli Muda, dan seterusnya, sesuai dengan pengalaman dan prestasi mereka dalam pekerjaan.

Jurusan Pendaftar Pranata Peradilan

Adapun beberapa jurusan yang bisa mendaftar formasi Pranata Peradilan di Mahkamah Agung, antara lain:

Baca Juga: Apakah Pendaftaran CPNS 2023 Diundur? Ini Update Info dari BKN

- S1 Hukum

- S1 Ilmu Hukum

- S1 Hukum Islam

- S1 Syariah

Analisa Perkara Peradilan

Analis Perkara Peradilan adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, hak, dan kekuasaan dalam mengevaluasi dan memeriksa berbagai kasus di sistem peradilan.