Suara.com - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menyebut sejauh ini tidak ada pengusaha besar alias konglomerat di Indonesia mau membantu proses pencalonanya di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies di acara Mata Najwa bekerjasama dengan UGM, Selasa (19/9/2023).
Awalnya Anies menyampaikan pendanaannya setelah ditetapkan sebagai bakal Capres oleh Nasdem hingga saat ini dilakukan fundraising, namun tidak ada pengusaha besar yang berani mendekat.
"Banyak pengusaha mau membantu, yang bantu ukurannya menegah, yang (pengusaha) besar gak ada yang mendekat," ucap Anies di Graha Sabha Pramana UGM.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, biaya kampanye akan mahal setelah memasuki masa kampanye. Ini dikarenakan banyak alat peraga yang harus dicetak.
Meski demikian, Anies mengklaim biaya alat perga kampanye bakal dilakukan secara bersma. Para relawan dan pendukung dipersilakan mencetak alat peraga Anies-Cak Imin.
"Kami persilahkan siapa saja (mencetak sendiri) dari konten yang dibuat. Kami gak mencetak. Bila anda percaya, bantu kami," ujar Anies.
Anies kemudian lagi-lagi menyatakan tidak ada pengusaha besat yang mau membantu proses pencalonannya saat ini.
"Banyak pengusaha membantu, yang menengah. Yang besar gak berani mendekat," jelasnya.
Baca Juga: Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
Pernyataan Anies membuat tanda tanya bagi Najwa Shihab. Dia bertanya kenapa pengusaha konglomerat Indonesia tidak mau mendekat ke Anies.
"Mereka takut, kami mengalami. Pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, mereka mengalai pemeriksan pajak dan pemeriksan lain," jawab Anies.
Ia menerangkan ada pengusaha di Jawa Barat hingga Jawa Tengah berkomunikasi hingga mau membantu pencalonan Anies namun langsung 'diusik' di antaranya soal pajak.
"10 perusahaan miliknya diperiksa, pajaknya miliknya. Takut orang bantu. Padahl mereka bukan bantu saya, membantu relawan membuat event," jelasnya.
Najwa Shihab kemudian kembali menegaskan pernyataan Anies tersebut. Dia bertanya pihak yang melakukan intimidasi tersebut merupakan alat negara.
"Iya," jawab Anies.
Berita Terkait
-
Menolak Jadi Timses Capres 2024, Segini Harta Kekayaan Najwa Shihab
-
Tolak Jadi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ini Profil Lengkap Najwa Shihab
-
Kekayaan Dato Sri Tahir, Konglomerat yang Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris
-
Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
-
Tak Bicara Syarat Jadikan AHY Cawapres Prabowo, Demokrat Sadar Diri: Kami Masuk Rumah Orang Sudah Ada Penghuninya
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
Terkini
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971