Suara.com - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menyebut sejauh ini tidak ada pengusaha besar alias konglomerat di Indonesia mau membantu proses pencalonanya di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies di acara Mata Najwa bekerjasama dengan UGM, Selasa (19/9/2023).
Awalnya Anies menyampaikan pendanaannya setelah ditetapkan sebagai bakal Capres oleh Nasdem hingga saat ini dilakukan fundraising, namun tidak ada pengusaha besar yang berani mendekat.
"Banyak pengusaha mau membantu, yang bantu ukurannya menegah, yang (pengusaha) besar gak ada yang mendekat," ucap Anies di Graha Sabha Pramana UGM.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, biaya kampanye akan mahal setelah memasuki masa kampanye. Ini dikarenakan banyak alat peraga yang harus dicetak.
Meski demikian, Anies mengklaim biaya alat perga kampanye bakal dilakukan secara bersma. Para relawan dan pendukung dipersilakan mencetak alat peraga Anies-Cak Imin.
"Kami persilahkan siapa saja (mencetak sendiri) dari konten yang dibuat. Kami gak mencetak. Bila anda percaya, bantu kami," ujar Anies.
Anies kemudian lagi-lagi menyatakan tidak ada pengusaha besat yang mau membantu proses pencalonannya saat ini.
"Banyak pengusaha membantu, yang menengah. Yang besar gak berani mendekat," jelasnya.
Baca Juga: Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
Pernyataan Anies membuat tanda tanya bagi Najwa Shihab. Dia bertanya kenapa pengusaha konglomerat Indonesia tidak mau mendekat ke Anies.
"Mereka takut, kami mengalami. Pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, mereka mengalai pemeriksan pajak dan pemeriksan lain," jawab Anies.
Ia menerangkan ada pengusaha di Jawa Barat hingga Jawa Tengah berkomunikasi hingga mau membantu pencalonan Anies namun langsung 'diusik' di antaranya soal pajak.
"10 perusahaan miliknya diperiksa, pajaknya miliknya. Takut orang bantu. Padahl mereka bukan bantu saya, membantu relawan membuat event," jelasnya.
Najwa Shihab kemudian kembali menegaskan pernyataan Anies tersebut. Dia bertanya pihak yang melakukan intimidasi tersebut merupakan alat negara.
"Iya," jawab Anies.
Berita Terkait
-
Menolak Jadi Timses Capres 2024, Segini Harta Kekayaan Najwa Shihab
-
Tolak Jadi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ini Profil Lengkap Najwa Shihab
-
Kekayaan Dato Sri Tahir, Konglomerat yang Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris
-
Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
-
Tak Bicara Syarat Jadikan AHY Cawapres Prabowo, Demokrat Sadar Diri: Kami Masuk Rumah Orang Sudah Ada Penghuninya
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Pagelaran Sabang Merauke 2026 Hadirkan Hikayat Srikandi Nusantara, Libatkan 1.700 Seniman
-
Kecelakaan Maut Tol Cipali: Anggota DPRD Tangsel Ahmad Andi Wibowo Meninggal Usai Tabrak Truk
-
Bahlil Ubah Kuota RKAB Minerba 2026, Perusahaan Setor Royalti Terbesar Diprioritaskan
-
Remember Fest x Cube Concert Siap Gebrak Jakarta dengan Nostalgia dan Inovasi
-
Hoaks atau Fakta? Polisi Klarifikasi Isu Pagar Tinggi di Mal-Mal Solo
-
Apakah Pakai Tinted Sunscreen Aman untuk Kulit Berjerawat? Simak Jawabannya di Sini!
-
Kaki Hilang dan Tangan Terikat, Jasad Mutilasi di Depok Ditemukan Saat Warga Bakar Karung
-
Geger di Garut! Dendam Lama Berujung Pembacokan, Pria Serang Kerabat Pakai Golok
-
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel, Usut Kasus Gratifikasi Eks Wamen Silmy Karim
-
MBG Telan Korban, BGN Naikkan Status Kasus dan Sanksi Tegas Pelaku