Suara.com - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menyebut sejauh ini tidak ada pengusaha besar alias konglomerat di Indonesia mau membantu proses pencalonanya di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Anies di acara Mata Najwa bekerjasama dengan UGM, Selasa (19/9/2023).
Awalnya Anies menyampaikan pendanaannya setelah ditetapkan sebagai bakal Capres oleh Nasdem hingga saat ini dilakukan fundraising, namun tidak ada pengusaha besar yang berani mendekat.
"Banyak pengusaha mau membantu, yang bantu ukurannya menegah, yang (pengusaha) besar gak ada yang mendekat," ucap Anies di Graha Sabha Pramana UGM.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, biaya kampanye akan mahal setelah memasuki masa kampanye. Ini dikarenakan banyak alat peraga yang harus dicetak.
Meski demikian, Anies mengklaim biaya alat perga kampanye bakal dilakukan secara bersma. Para relawan dan pendukung dipersilakan mencetak alat peraga Anies-Cak Imin.
"Kami persilahkan siapa saja (mencetak sendiri) dari konten yang dibuat. Kami gak mencetak. Bila anda percaya, bantu kami," ujar Anies.
Anies kemudian lagi-lagi menyatakan tidak ada pengusaha besat yang mau membantu proses pencalonannya saat ini.
"Banyak pengusaha membantu, yang menengah. Yang besar gak berani mendekat," jelasnya.
Baca Juga: Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
Pernyataan Anies membuat tanda tanya bagi Najwa Shihab. Dia bertanya kenapa pengusaha konglomerat Indonesia tidak mau mendekat ke Anies.
"Mereka takut, kami mengalami. Pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, mereka mengalai pemeriksan pajak dan pemeriksan lain," jawab Anies.
Ia menerangkan ada pengusaha di Jawa Barat hingga Jawa Tengah berkomunikasi hingga mau membantu pencalonan Anies namun langsung 'diusik' di antaranya soal pajak.
"10 perusahaan miliknya diperiksa, pajaknya miliknya. Takut orang bantu. Padahl mereka bukan bantu saya, membantu relawan membuat event," jelasnya.
Najwa Shihab kemudian kembali menegaskan pernyataan Anies tersebut. Dia bertanya pihak yang melakukan intimidasi tersebut merupakan alat negara.
"Iya," jawab Anies.
Berita Terkait
-
Menolak Jadi Timses Capres 2024, Segini Harta Kekayaan Najwa Shihab
-
Tolak Jadi Tim Sukses Anies-Cak Imin, Ini Profil Lengkap Najwa Shihab
-
Kekayaan Dato Sri Tahir, Konglomerat yang Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris
-
Ngamplop Rp 1 M ke Hotman Paris, Segini Harta Kekayaan Prajogo Pangestu
-
Tak Bicara Syarat Jadikan AHY Cawapres Prabowo, Demokrat Sadar Diri: Kami Masuk Rumah Orang Sudah Ada Penghuninya
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS