Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan gudang logistik untuk Pemilu 2024 sudah 100 persen siap pada Oktober mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).
"Harus sudah 100 persen seluruh gudang harus sudah selesai di kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, penilaian kelayakan gudang logistik Pemilu 2024 akan dilakukan langsung oleh KPU yang kemudian dilanjutkan oleh KPU tingkat kabupaten/kota.
"Kelayakan standar gudang harus memenuhi aspek kayak gudang-gudang biasanya. Harus ada paletnya juga, bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," tutur Yulianto.
"Kami (KPU RI) supervisi provinsi, provinsi yang meng-guidance KPU kabupaten/kota. Berikutnya nanti sekali waktu kami akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," tambah dia.
Yulianto juga mengatakan pengadaan gudang logistik Pemilu 2024 ini dilakukan dengan sistem sewa kontrak.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan logistik untuk keperluan tahapan Pemilu 2024 sudah disiapkan lewat kontrak dan penyediaan barang tahap pertama yang akan segera diteken.
"Logistik Pemilu, alat perlengkapan di TPS sudah disiapkan. Tahap pertama pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta dan segel," ucap Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: KPU Pastikan Logistik Aman Jika Pilpres 2024 Dilakukan Dua Putaran
Dia menjelaskan logistik tahap pertama yakni kotak suara sebanyak 4,1 juta, bilik suara 3,2 juta, segel plastik sebanyak 24,3 juta, tinta sebanyak 1,6 juta hingga segel sebanyak 93,8 juta.
Sebagian logistik itu saat ini sedang dalam proses produksi. Nantinya juga akan didistribusikan untuk pemilihan di luar negeri.
Hasyim menambahkan, hambatan dalam urusan logistik yakni banyaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 204,8 juta orang.
Selain itu di tahap dua, surat suara harus didesain dengan keragaman dapil dan daftar calon tetap (DCT) caleg.
Ia memastikan desain logistik tahap dua yang termasuk surat suara sudah diperkirakan berdasarkan simulasi dua hingga tiga paslon capres-cawapres, serta simulasi dapil caleg DPR, DPRD, hingga DPD.
Adapun kebutuhan logistik tahap dua yakni surat suara termasuk cadangan sekitar 1,2 miliar lembar, sampul 61 ribu lembar, formulir 8,1 juta set, alat bantu tunanetra 1,6 juta lembar, dan daftar paslon dan DCT untuk TPS 820,1 ribu lembar.
Untuk logistik tahap dua akan dimulai setelah ada DCT capres-cawapres pada 13 November 2023, seperti yang saat ini tertuang dalam rencana PKPU.
"Presiden sudah disiapkan kalau dua calon desain, ukuran, seperti ini. Kalau tiga seperti ini. Kalau konkret nama, foto, koalisi kan nanti nunggu DCT pada 13 November. Begitu ditetapkan, validasi partai politik semua tingkatan, dari situ cetak akan dimulai," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan