Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan gudang logistik untuk Pemilu 2024 sudah 100 persen siap pada Oktober mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).
"Harus sudah 100 persen seluruh gudang harus sudah selesai di kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, penilaian kelayakan gudang logistik Pemilu 2024 akan dilakukan langsung oleh KPU yang kemudian dilanjutkan oleh KPU tingkat kabupaten/kota.
"Kelayakan standar gudang harus memenuhi aspek kayak gudang-gudang biasanya. Harus ada paletnya juga, bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," tutur Yulianto.
"Kami (KPU RI) supervisi provinsi, provinsi yang meng-guidance KPU kabupaten/kota. Berikutnya nanti sekali waktu kami akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," tambah dia.
Yulianto juga mengatakan pengadaan gudang logistik Pemilu 2024 ini dilakukan dengan sistem sewa kontrak.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan logistik untuk keperluan tahapan Pemilu 2024 sudah disiapkan lewat kontrak dan penyediaan barang tahap pertama yang akan segera diteken.
"Logistik Pemilu, alat perlengkapan di TPS sudah disiapkan. Tahap pertama pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta dan segel," ucap Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: KPU Pastikan Logistik Aman Jika Pilpres 2024 Dilakukan Dua Putaran
Dia menjelaskan logistik tahap pertama yakni kotak suara sebanyak 4,1 juta, bilik suara 3,2 juta, segel plastik sebanyak 24,3 juta, tinta sebanyak 1,6 juta hingga segel sebanyak 93,8 juta.
Sebagian logistik itu saat ini sedang dalam proses produksi. Nantinya juga akan didistribusikan untuk pemilihan di luar negeri.
Hasyim menambahkan, hambatan dalam urusan logistik yakni banyaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 204,8 juta orang.
Selain itu di tahap dua, surat suara harus didesain dengan keragaman dapil dan daftar calon tetap (DCT) caleg.
Ia memastikan desain logistik tahap dua yang termasuk surat suara sudah diperkirakan berdasarkan simulasi dua hingga tiga paslon capres-cawapres, serta simulasi dapil caleg DPR, DPRD, hingga DPD.
Adapun kebutuhan logistik tahap dua yakni surat suara termasuk cadangan sekitar 1,2 miliar lembar, sampul 61 ribu lembar, formulir 8,1 juta set, alat bantu tunanetra 1,6 juta lembar, dan daftar paslon dan DCT untuk TPS 820,1 ribu lembar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting