Suara.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Diyah Puspitarini, menyarankan kasus bullying dan penganiayaan yang dialami oleh remaja SMP di Cilacap, Jawa Tengah, diselesaikan lewat jalur restorative justice.
Diyah menilai penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur harus lewat pendekatan berbeda. Menurutnya, pelaku dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai korban.
"Kami juga melihat proses hukumnya karena kan kalau untuk anak harus ada pendekatan restorative justice. Karena memang kasus anak berbeda, bagaimana pun juga anak itu adalah anak korban," ujar Diyah ketika dihubungi Suara.com, Kamis (28/9/2023).
Sebab, Diyah berpandangan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak hanya bisa dipandang sebatas peristiwanya saja. Namun, ada latar belakang yang mempengaruhi hal tersebut.
"Pasti ada latar belakang di balik itu serta anak ini kan bisa jadi juga menjadi korban di keluarganya entah pengasuhan, entah lingkungan. Kita harus menelusuri lebih lauh," ucap Diyah.
Selain itu, Diyah menjelaskan banyak faktor anak terlibat aksi kekerasan. Seperti faktor pendidikan keluarga, pergaulan dengan lingkungan hingga faktor media sosial.
Namun begitu, KPAI tetap mendukung proses hukum yang berjalan dengan syarat sesuai dengan asas peradilan anak dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk kepada korban.
Dia menyarankan pelaku dalam kasus ini bisa diberi pendampingan hukum serta menjalani proses hukum seperti rehabilitasi ke depannya.
"Sehingga bisa sadar, serta menyesal dan tidak melakukan di kemudian hari," tutur Diyah.
Baca Juga: Bikin Adiknya Memar, Kakak Korban Bullying di Cilacap Minta Keadilan: Sekelas Anak SMP Sangat Brutal
Bakal Temui Korban
Sebelumnya KPAI merasa prihatin atas kasus bullying dan penganiayaan yang dialami oleh remaja kelas SMP berinisial FF (14) di Cilacap, Jawa Tengah.
"KPAI sangat prihatin dengan kasus ini," ujar Komisioner KPAI, Diyah, Kamis.
Diyah mengatakan KPAI berencana melakukan pengawasan langsung ke lokasi dan menemui korban. Selain itu, KPAI akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk kepolisian terkait kasus tersebut.
"Mungkin sekitar pekan depan. Kami akan lakukan pengawasan turun langsung," tutur Diyah.
Nantinya, KPAI akan memastikan korban sudah mendapat perlindungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, KPAI juga akan memastikan korban sudah mendapat bantuan seperti trauma healing dan bantuan sosial.
Berita Terkait
-
HOAKS Korban Bully di Cilacap Meninggal, Kondisi Terkini Memar di Badan dan Wajah
-
Miris Kasus Bullying Siswa SMP di Cilacap, KPAI Akan Temui Korban Pekan Depan
-
Kondisi Terkini Korban Bullying SMP N 2 Cimanggu Cilacap
-
Bikin Adiknya Memar, Kakak Korban Bullying di Cilacap Minta Keadilan: Sekelas Anak SMP Sangat Brutal
-
Mengupas Perilaku Bocah SMP Bullying di Cilacap, Pemerhati Anak: Haus Pengakuan Melalui Kekerasan
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana