Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan memberikan jatah menteri kepada Partai Demokrat.
Kabar itu muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) lalu.
Puan menegaskan, penentuan menteri sebagai pembantu presiden merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Itukan prerogatif presiden jadi tanya ke Pak Jokowi, apakah di-reshuffle menjelang pemilu ini? Ya, tanya Pak Jokowi," kata Puan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Ketua DPR RI itu mengaku tidak akan membuka ke publik bila mengetahui ada kader Partai Demokrat yang ditunjuk menjadi menteri.
"Kalaupun saya tahu bocorannya, ya nggak akan saya kasih tahu," ujar dia.
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap wacana reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi presiden jika ingin mengganti menterinya yang dianggap bermasalah, sekalipun jika menteri tersebut dari Partai Nasdem.
"Lebih cepat lebih baik untuk reshuffle bagi menteri yang terkena masalah hukum," kata Sahroni.
Baca Juga: Sudah Beda Rumah, Kaesang Ngaku Tak Bahas Politik Apalagi Reshuffle dengan Jokowi
Sebelumnya, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak hanya SYL, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut.
Belakangan, SYL mengajukan mundur dari jabatannya. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di NasDem Tower atau Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
"SYL mundur iya, tapi belum tahu dia ngajuin suratnya kapan mau tadi, harusnya tadi (sampaikan pengunduran diri ke Presiden Jokowi)," kata Sahroni.
Menurutnya, pengunduran diri tersebut harusnya sudah disampaikan SYL ke Istana terlebih ke Presiden Jokowi pada pukul 14.00 WIB.
"Iyes, mustinya dia harusnya tadi jam 14.00 WIB," tuturnya.
Lebih lanjut, ia hanya menegaskan, keinginan mengundurkan diri dari Mentan sudah disampaikan SYL kepada Surya Paloh pada Kamis pagi.
"Iya udah udah ngomong, tadi pagi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
- 5 Promo Asus ROG Xbox Ally yang Tidak Boleh Dilewatkan Para Gamer
Pilihan
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
-
Dapur MBG di Agam Dihentikan Sementara, Buntut Puluhan Pelajar Diduga Keracunan Makanan!
-
Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
Terkini
-
Fakta Mengejutkan 'Bjorka KW': Bukan Ahli IT dan Tak Lulus SMK, Belajar Retas Otodidak dari Medsos
-
Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk, DPR Sebut Konstruksi Bangunan Tak Ideal
-
Viral di MRT, Lansia 73 Tahun Ini Ditangkap dan Punya 23 Kasus Kriminal
-
Bukan Bjorka Asli! Polisi Bekuk Pemuda Minahasa Usai yang Klaim 4,9 Juta Data Nasabah Bank
-
Jejaring Penyuap Eks Ketua DPRD Jatim dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Mulai 'Diangkut' KPK
-
'Ruangnya Dibuka Seluas-luasnya': DPR Respons Positif Usulan Sistem Pemilu dari Perludem
-
Cara Makan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi di Warung Penyetan Jadi Gunjingan
-
Habis Kesabaran, KPK Ancam Jemput Paksa Rektor USU yang Mangkir Pemeriksaan
-
Pegang iPhone 17 Pro Max Saat Jumpa Pers, Brigjen Ade Ary Tuai Pro-Kontra di Media Sosial
-
'Spill' dari Senayan, Anggota DPR Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Sudah Jalan