Suara.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tampaknya harus kembali gigit jari, karena niatnya untuk bertemu Presiden Jokowi belum bisa kesampaian.
Awalnya, politikus Partai Nasdem tersebut meminta pertemuan empat mata dengan Jokowi pada Rabu (4/10) malam, setelah dirinya tiba di Tanah Air. Namun, pada hari itu, Jokowi sudah mempunyai agenda lain.
Syahrul yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian meminta waktu Jokowi pada hari Jumat (6/10/2023).
Namun, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, belum ada jadwal persamuhan antara SYL dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Sampai saat ini belum ada jadwal dalam agenda bapak presiden hari ini untuk menerima Bapak Syarul Yasin Limpo," kata Ari Dwipayana.
Sehari sebelumnya, Kamis (5/10), Syahrul Yasin Limpo menyatakan sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menteri pertanian untuk disetujui Jokowi.
Warkat tersebut diakui telah diterima dan dilaporkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada presiden.
Persoalan harga diri
Syahrul Yasin Limpo mengatakan dirinya sudah yakin mengundurkan diri dari kabinet Jokowi karena persoalan harga diri.
Baca Juga: Kaesang Blak-blakan Keluar Grup WA Keluarga Jokowi, Alasannya Gara-gara Ulah Om Setiap Pagi
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, harga dirinya jauh lebih tinggi ketimbang jabatan sebagai menteri.
Persoalan harga diri ini mencuat setelah ia sempat dinyatakan hilang kontak ketika melawat ke Roma, Italia, pekan lalu. Pada waktu bersamaan, beredar kabar SYL dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Kabar itu sendiri dungkap Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
"Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat atau jabatan," kata Syahrul ketika menyampaikan surat pengunduran diri ke Mensesneg Pratikno.
Ia memutuskan mundur sebagai menteri karena tengah mengikuti proses hukum. Tapi, ia berharap publik tak keburu menstigmatisasi dirinya.
"Saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi terlebih dahulu. Biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi," terangnya.
Perintah Surya Paloh
Berita Terkait
-
Kaesang Blak-blakan Keluar Grup WA Keluarga Jokowi, Alasannya Gara-gara Ulah Om Setiap Pagi
-
Silat Lidah Surya Paloh Kini Ogah Bubarkan NasDem Meski Kadernya Korupsi
-
Mau Mundur dari Mentan Hari Ini, SYL: Jangan Hakimi, Saya Siap Hadapi
-
Mendung Di Markas NasDem: Kadernya Kembali Terbelit Korupsi, Hati Surya Paloh Teriris Sedih
-
Jelang Rezim Berakhir, Jokowi Telah Tuntaskan 170 PSN Senilai Rp1.299 Triliun
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Tito Karnavian resmikan huntara Agam, dorong percepatan bantuan dan validasi data korban bencana.
-
Peluang Bonus Demografi, Wamen P2MI Sebut Gejolak Global Belum Surutkan Permintaan PMI
-
Menteri Trenggono Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR
-
Update Terbaru Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan TNI-Polri Tahun 2026
-
Update Banjir Jakarta Minggu Pagi: 19 RT Masih Terendam, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI