Suara.com - Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto resmi bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Mengenai itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah memberikan izin.
"Ya, kita sudah izinkan. Sudah," kata Jokowi dikutip Jumat (13/10/2023).
Kendati demikian, Jokowi menyinggung soal aturan yang harus diikuti Andi. Kalau sudah masuk timses capres, Andi bisa saja harus mengajukan cuti atau mundur dari jabatannya.
Ia menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno terkait teknisnya.
"Hanya aturannya seperti apa, nanti Pak Mensesneg, apakah harus cuti, harus mundur, Pak Mensesneg. Teknis ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Andi resmi menjadi Deputi Politik 5.0 dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Bergabungnya Andi tersebut disambut baik oleh Ganjar.
Namun ia mengingatkan, Andi memilih bergabung atas dasar pribadi, bukan atas nama Lemhanas.
"Ya terima kasih. Mungkin bukan gubernurnya, tapi personalnya," kata Ganjar usai hadiri acara bersama Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).
Sementara itu, saat ditanya nasib Gibran Rakabuming Raka yang disebut masih akan berkonsultasi dengan keluarganya sebelum bergabung dengan TPN GP, Ganjar hanya menjawab secara diplomatis.
Baca Juga: Siap-siap! Jokowi Mau Kurangi Penggunaan LPG Subsidi
"Mereka punya hak pribadi dalam berdemokrasi," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto resmi ditunjuk menjadi Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Ia pun menjelaskan mengenai tugas di posisi barunya tersebut.
"Deputi Politik 5.0 pada dasarnya menjadi dapur think tank dari TPN, ini penugasan langsung dari Pak Arsjad, di mana nanti kami sudah menyiapkan pangkalan data," kata Andi di sela-sela rapat TPN GP di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Ia mengatakan, dalam pangkalan data tersebut di dalamnya ada proyeksi-proyeksi untuk pemenangan ke depan.
"Kami juga harus menangkap algoritma-algoritma dengan memanfaatkan big data analisis, machine learning, artificial intellegence untuk memproyeksi isu-isu strategis yang tepat untuk dibawakan oleh kandidat, oleh tim kampanye," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Cak Imin Wanti-wanti Lemhannas Jangan Partisan usai Andi Widjajanto Gabung Timses Ganjar
-
Jokowi Ajak Masyarakat Doakan Luhut Segera Sembuh
-
Relawan Jokowi di Jateng Putuskan Dukung Prabowo Jadi Presiden 2024
-
Gandeng Anak Jokowi, Gerindra Kabupaten Bogor Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
-
Cerita Kaesang Pakai Kaos Prabowo Saat Bulan Madu sampai Dimarahi Erina Gudono, Pertanda PSI Hempas Ganjar?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur