Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Menurut KontraS, pengangkatan Agus sebagai KSAD hanya sebatas formalitas.
"Pelantikannya sebagai KSAD nampak hanya 'formalitas' semata dan dilakukan hanya untuk memuluskan rencana penunjukkan Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI," demikian dikutip Suara.com dari dokumen KontraS berjudul 'Catatan Kritis Calon Panglima TNI', Senin (6/11/2023).
KontraS dalam hal ini juga mengkritik prestasi Agus yang sejauh ini belum tampak selama beberapa hari menjabat sebagai KSAD.
"Jenderal Agus tentu belum bisa banyak memberikan sumbangsih dan kontribusi, sehingga dapat dinyatakan bahwa ia belum sepenuhnya 'teruji' dalam mengemban jabatan sebagai KSAD," tutur KontraS.
Oleh sebab itu, KontraS menilai penunjukan Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI patut dipertanyakan.
KontraS setidaknya memberikan tiga PR bagi Agus jika nantinya terpilih sebagai Panglima TNI.
Yang pertama, mengenai situasi kekerasan yang masih menghantui TNI.
"Berdasarkan temuan KontraS sejak Januari-Oktober 2023 setidaknya terjadi 59 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil yang melibatkan prajurit TNI," jelas KontraS.
Baca Juga: Saling Serang di Intan Jaya, TPNPB-OPM Klaim Tembak Mati 2 Anggota Kopassus!
Yang kedua, KontraS mendesak melakukan revisi terhadap sistem peradilan militer. Pasalnya, peradilan militer, menurut KontraS, justru tidak memberikan efek jera bagi prajurit yang melanggar aturan hukum.
"Peradilan Militer yang selama ini sering memberikan vonis ringan kepada prajurit yang menjadi pelaku tindak pidana membuat Peradilan Militer seakan mempertahankan kultur impunitas," ungkap KontraS.
Yang ketiga, KontraS mendorong agar Panglima TNI periode selanjutnya dapat mengimplementasi Undang-Undang TNI yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga sipil.
"Panglima pun harus bersikap tegas segala upaya untuk menyeret TNI ke ranah sipil seperti halnya penempatan di jabatan ASN, Pj Kepala Daerah dan terlibat berlebihan dalam agenda pembangunan," lanjutnya.
Untuk diketahui, Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi dilantik sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada Rabu (25/10/2023). Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Beberapa hari setelahnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan sudah menerima surat presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Puan mengatakan calon penggantinya adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Berita Terkait
-
Koalisi Masyarakat Sipil Endus Aroma Nepotisme Di Balik Penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI
-
All Jokowi's Men, KontraS Soroti Konflik Kepentingan di Balik Jenderal Agus jadi Calon Tunggal Panglima TNI
-
Komplotan Perompak Cengar-cengir Saat Ditangkap TNI AL di Selat Malaka, Awalnya Ngaku Nelayan
-
TPNPB-OPM Klaim Tewaskan 2 Anggota Kopassus, TNI: Itu Hoaks!
-
Melihat Pesawat Tempur A-4 Skyhawk di Monumen Swa Bhuwana Paksa Tebet
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Islam di Istana Hari Ini, BoP Jadi Salah Satu Agenda Bahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
-
Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025
-
PPATK Kebanjiran Laporan: Ada 21 Ribu Transaksi Keuangan Per Jam Selama Hari Kerja
-
Ada MBG Berbasis Komunitas di Purwakarta, Perempuan Diminta Jadi Pengelola Gizi Keluarga
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?
-
Pompa Saja Tak Cukup! Pramono Kaji Pembangunan 'Jalan Melayang' untuk Atasi Banjir Daan Mogot
-
Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Tetap Pertahankan Ambang Batas Parlemen