Syarat Administrasi Calon Panglima TNI Sudah Lengkap, Jenderal Agus Subiyanto Jalani Fit and Proper Test Senin Depan

Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid memastikan persyaratan administrasi Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI sudah lengkap. Kekinian, verifikasi fisik berkas administrasi Agus sedang diperiksa oleh pimpinan Komisi I DPR.

"Saya menyampaikan bahwa syarat administrasi calon panglima TNI sudah lengkap," kata Meutya Melalui keterangannya, Jumat (10/11/2023)

Meutya mengatakan tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik dilakukan pada Senin (13/11).

"Kita akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai fit and proper test," ujar Meutya.

Fit and Proper Test

Komisi I DPR sudah menjadwalkan pelaksanaan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin pekan depan.

Sementara untuk rangakaian prosesnya sudah dimulai sejak Jumat (10/11), yakni verifikasi administrasi.

"Kemudian RDPU atau penyampaian visi misi yang biasa disebut fit and proper test itu akan dilakukan haru Senin tanggal 13 November pagi. Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).

Meutya bicara mengenai kemungkinan proses rapat dengar pendapat umum itu dilakukan secara tertutup.

Baca Juga: Bocoran Isi Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

"Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup, tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," kata Meutya.

Meutya berharap keputusan dari Komisi I dapat dilakukn pada harinyang sama dengan pelaksanaan RDPR. Adapun keputusannya akan diambil melalui rapat internal setelah fit and proper test.

"Kemudian di hari itu juga kita akan juga lakukan verifikasi faktual datang ke kediaman pribadi beliau, tempatnya kita masih belum tahu tapi itu juga direncanakan selesai seluruhnya di tanggal 13 November, nanti dari situ Komisi I akan bersurat kepada pimpinan DPR tanggal 13 November," tutur Meutya.