Sesi Pendalaman di Fit and Proper Test, Lima Fraksi di Komisi I Tekankan Agus Subiyanto soal Netralitas TNI

Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mengatakan ada penegasan dari pihaknya tentang netralitas terhadap calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Penegasan itu dilakukan dalam sesi pendalaman fraksi saat fit and proper test Agus.

"Jadi pendalaman itu ya, saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDIP, PKB, kemudian NasDem, kemudian PKS, kemudian PPP," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Sementara fraksi lainnya, lebih berbicara kepada hal-hal teknis berkaitan dengan alutsista hingga kesejahteraan prajurit. Fraksi lain yang dimaksud adalah Partai Gerindra, Partai Golkar dan PAN yang diketahui telah mengusung Capres Prabowo Subioanto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Kemudian yang lain ya berbicara soal alutsista, berbicara soal kesejahteraan prajurit, sehingga orang awam pun, seperti saya sudah bisa membuat kesimpulan, oh ini ada petanya seperti ini. Kira-kira begitu lah," kata Hasanuddin.

Hasanuddin berujar bahwa Agus selaku Panglima TNI menyampaikan dirinya akan netral. Hasanuddin lantas menanyakan bagaimana cara menjaga netralitas prajurit.
Dalam kesempatan ini Hasanuddin juga sempat mencatat poin-poin penjelasan dari Agus untuk kemudian melakukan pengawasan ke depan

"Saya kejar besok-besok. Buat amunisi. Semua orang kalau mau berbicara panduannya arahannya, pada Undang-Undang TNI, ya harus seperti ini dong. Jangan digeser. Apalagi dipakai TNI untuk kepentingan politik praktis tapi untuk kepentingan politik negara yes," kata Hasanuddin.

Poin pertama yang menjadi penjelasan dari Agus perihal netralitas TNI adalah penekanan aspek yuridis sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu. Di mana ditegaskan prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.

"Kedua, kami akan memberi ancaman berupa sanksi berupa tindakan disiplin dan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran tidak netral," kata Hasanuddin mengulang poin kedua yang disampaikan Agus.

Ketiga, Agus selaku Panglima TNI akan terus melakukan pengawasan melekat dan perintah kepada pangdam-pangdam untuk membuat buku saku untuk dipedomani para prajurit.

Baca Juga: Bicara Konflik Ukraina-Rusia di Fit and Proper Test, Calon Panglima TNI Ungkit 'Si Vis Pacem Para Bellum'

"Kemudian, akan segera membuat hotline pengaduan masyarakat," kata Hasanuddin.

Kelima, Panglima TNI akan melakukan sosialisasi penyuluhan kepada semua prajurit tentang pentingnya netralitas di tubuh TNI.

"Keenam, Panglima TNI akan memonitor langsung. Kalau dari sini, is enough. Bagus lah ya," kata Hasanuddin.

Netralitas TNI Harga Mati

Komisi I DPR telah menyetujui penetapan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Ketua Komisi I Meutya Hafid memberikan pesan agar Agus menjaga netralitas dan profesionalitas prajurit.

"Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi I, di antaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit dan lain-lain nanti bisa beliau tambahkan," kata Meutya di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Sementara itu, Agus menyampaikan tentang beberapa hal yang telah ia paparkan dalam fit and proper test. Mulai profesionalisme prajurit TNI, di mana profesionalisme prajurit, selain peningkatan sumber daya manusia juga akan didukung oleh alutsista.

Kemudian, lanjut Agus tentang kesejahteraan prajurit, terutama di daerah-daerah operasi, daerah terpencil ataupun satuan-satuan baru yang perlu mendapatkan perhatian. Mulai dari rumahnya, kemudian juga sarana prasarana umum yang lain.

"Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," kata Agus.

"Yang pertama Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, yaitu kita tidak boleh berpolitik praktis, kemudian juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, apabila TNI berpolitik praktis, akan dikenakan hukuman pidana atupun disiplin, hukuman disiplin dari atasannya," sambungnya

Agus mengatakan dirinya juga sudah menjelaskan kepada Komisi I terkait bagaimana langkah-langkah netralitas TNI

"Salah satunya memberikan buku saku yang harus dipunyai oleh seluruh prajurit, kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan," kata Agus.