Suara.com - Polda Metro Jaya akan memeriksa juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, terkait kasus tudingan Polri tak netral di Pemilu 2024 pada Jumat (1/12/2023).
Terkait itu, Aiman mengaku telah menerima surat panggilan pemeriksaan tersebut pada Selasa (28/11/2023) kemarin malam.
“Pemanggilan kepada saya dari Polda Metro Jaya untuk klarifikasi itu disampaikan 28 November tadi malam ke rumah saya,” kata Aiman kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).
Amin mengaku telah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada Biro Hukum TPN Ganjar-Mahfud.
“Saya serahkan sepenuhnya ke Biro Hukum TPN Ganjar Mahfud,” katanya.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengklaim telah menerima enam laporan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang dilakukan Aiman.
Kenam laporan tersebut dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringan Aktivis MUDA Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kasus tersebut sedang dalam penanganan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Kata TPN Ganjar
Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim, sempat menyinggung kekinian isu ranah politik justru diseret menjadi proses hukum yang berujung pada aduan ke polisi.
Hal itu disampaikan Ifdhal setelah Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, dipolisikan atas kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong terkait tudingan institusi Polri tidak netral dalam Pemilu 2024.
"Belakangan ini terlihat sekali bagaimana isu yang sebenarnya di ranah politik, diseret menjadi hukum dengan berbagai dalih pengaduan," kata Ifdhal di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Dengan adanya kasus pelaporan Aiman ke polisi, Ifdhal menyebut hukum malah dijadikan alat dan senjata untuk memukul lawan politik.
Ifdhal kemudian menganggap sangat penting mengingatkan tentang netralitas aparat penegak hukum dalam periode kontestasi politik saat ini.
Berita Terkait
-
Ganjar Makin Pede dengan Programnya usai Sarapan Bareng Bocah SD di Merauke: Keinginan Mereka Rupanya Sederhana
-
Kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud Soal Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pemilu 2024 Hanya Sebatas di Bibir Saja
-
Tingkatkan Ekonomi Kreatif, Srikandi Ganjar Beri Pelatihan Menganyam Untuk Emak-emak di Kalteng
-
Kehadiran Ganjar Pranowo di Grand Final MasterChef Indonesia Jadi Bulan-bulanan Netizen: Kok Ada 'Banteng'?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil
-
Ketua DPD RI Soal Bencana Sumatera Masih Tutup Keran Bantuan Asing: Bangsa Kita Masih Mampu
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Jadi Alarm, Mendagri Panggil Kepala Daerah Bahas Izin Bangunan
-
Geger PBNU: Klaim Restu Ma'ruf Amin Dibantah Keras Keluarga, Siapa yang Sah?
-
Respons Gerakan 'Patungan Beli Hutan', Ketua DPD RI: Itu Sebenarnya Pesan Kepada Negara
-
Satpol PP Tindak Rumah Makan dan Tempat Pemotongan Anjing di Jakarta Timur