Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan teguran keras kepada Ade Armando karena berkomentar terkait politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan masih mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Ade Armando atas komentarnya tersebut.
"(Untuk sanksi) masih dirapatkan, tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," kata Grace di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (4/12/2023).
Grace menjelaskan, terkait pernyataan politik dinasti di DIY yang dilontarkan oleh Ade Armando tersebut, yang bersangkutan sudah membuat video permintaan maaf dan menyatakan bahwa keterangan tersebut atas nama pribadi dan bukan atas nama partai.
Menurutnya, dalam waktu dekat, Kaesang Pangarep akan menyampaikan keterangan resmi terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Ade Armando tersebut. Ia menilai, pernyataan Ade Armando itu dikeluarkan untuk menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat.
"Mas Ketum akan membuat pernyataan, akan bicara. Tapi bahwa Ade Armando sudah membuat video permintaan maaf dan pernyataan tersebut merupakan atas nama pribadi," ujarnya.
Sebagai informasi, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.
Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi, karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X miliknya, @adearmando61.
Rugikan PSI
Pengamat politik Hendri Satrio menilai pernyataan politisi PSI Ade Armando soal dinasti politik di Yogyakarta berbahaya bagi partai politiknya.
Untuk itu, dia menyebut Ade Armando seharusnya memahami sejarah yang menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa.
"Sebaiknya memang berhati hati dalam berkomentar apalagi ada sejarah sebuah wilayah mendapat keistimewaan sehingga tidak terjadi polemik-polemik yang tidak perlu dan merugikan partai," kata Hendri saat dibubungi Suara.com, Senin (4/12).
Terlebih, lanjut dia, Ade merupakan salah satu juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Bukan saja tentang partai politik tapi juga jubir pemenangan salah satu paslon. Bagus sebagai pembelajaran tapi semoga tidak terjadi lagi," katanya.
Dalam pernyataannya, Ade membandingkannya dengan kritikan dari mahasiswa menyerang Keluarga Joko Widodo yang dinilai membangun dinasti politik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?