Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023).
Pejabat yang dilantik ialah hakim konstitusi hingga kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ialah Ridwan Mansyur yang akan dilantik Jokowi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI.
"Hari ini pukul 10.45 WIB dijadwalkan pengucapan sumpah dihadapan Presiden, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H sebagai Hakim MK RI," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat dikonfirmasi Suara.com, Jumat.
Nama Ridwan diajukan Mahkamah Agung (MA) untuk menggantikan hakim Manahan MP Sitompul.
Manahan akan menyambut purna tugasnya karena memasuki usia pensiun sebagai hakim konstitusi yakni 70 tahun pada Desember 023.
Sebelumnya, Ridwan bertugas sebagai Panitera Mahkamah Agung.
Selain itu, Jokowi juga akan melantik Irjen Pol Marthinus Hukom sebagai Kepala BNN.
Polri mengusulkan Kepala Detasemen Khusus atau Kadensus 88 Irjen, Marthinus Hukom menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Petrus Reinhard Golose yang telah memasuki masa pensiun.
Baca Juga: Jokowi Sedih Porsi Perbankan Beri Kredit UMKM Baru 21 Persen, Kalah dari China dan Jepang
"Ya betul," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (4/12/2023).
Menurut Dedi usulan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kekinian tinggal menunggu proses pelantikan.
"Kepres (Keputusan Presiden) sudah turun tinggal menunggu pelantikan," ungkapnya.
Martinus merupakan perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 atau satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pria berusia 54 tahun asal Maluku Tengah ini memiliki pengalaman di bidang reserse.
Pada tahun 2022 Martinus turut terlibat dalam operasi penangkapan tersangka terorisme bom Bali, Ali Imron.
Martinus sebelumnya juga pernah menjabat Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT RI pada 2017. Sampai pada akhirnya dia ditunjuk sebagai Kadensus 88 Antiteror Polri pada tahun 2020.
Tag
Berita Terkait
-
Sudah Bersatu, TKN Yakin Pendukung Jokowi dan Prabowo Bakal Reuni di TPS Saat Pemilu 2024
-
Petisi 100 Desak DPR dan MPR Segera Makzulkan Jokowi, Salah Satu Alasannya Dugaan Nepotisme
-
Adu Koleksi Tas Mewah Iriana Jokowi dan Selvi Ananda, Siapa Paling Mentereng?
-
Selvi Ananda dan Erina Gudono Lewat! Bobby Nasution Mantu Jokowi Ternyata Masih Keturunan Raja
-
Sosok Orang Tua Erina Gudono: Mendiang Ayah Guru Besar di UGM, Ibu Pemilik Bisnis Fesyen
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan