Kepala BNN Tegaskan Bakal Menindak Anggota Polri dan TNI yang Terlibat Narkoba

Suara.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam penggunaan atau bahkan peredaran narkoba, termasuk aparat penegak hukum.

Penegasan itu ia sampaikan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BNN.

"Yang jelas saya tidak mentolerir keterlibatan anggota siapa pun untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer," kata Marthinus di Isana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2023).

Marthinus menyampaikan BNN akan melakukan kerja sama dengan setiap stakeholder untuk melakukan koreksi ke internal masing-masing institusi.

"Jadi saya memberi pesan juga kepada siapa pun aparat yang terlibat kita akan melakukan tindakan tegas. Sebelum ke sini saya sudah berkoordinasi dengan kapolri. Saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur kita yang coba-coba bermain dengan bandar narkoba," ujar Marthinus.

Bukam cuma berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Marthinus juga segera berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto prihal prajurit yang terlibat narkoba.

"Begitu juga dgn ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu kita membersihkan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa ketika struktur terlibat dalam peredaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin kuat," tuturnya.

Memiskinkan Bandar Narkoba

Marthinus ingin memiskinkan para bandar narkoba. Tujuannya adalah agar keuangan jaringan bandar melemah sehingga diharapkan peredaran narkoba berkurang, bahkan dihentikan.

Baca Juga: Tekad Kepala BNN Marthinus Hukom: Miskinkan Bandar Narkoba, Lemahkan Jaringan Pengedar

Menurut Marthinus untuk memutus mata rantai peredaran narkoba maka perlu pelemahan di segala lini sturktural di semua jaringan pengedar.

Selain itu, hal yang perlu dilakukan adalah melemahkan pundi-pundi keuangaan para bandar sehingga mereka tidak lahi mempunyai kesempatan sedikitpun utk melakukan peredaran narkoba.

"Kita tahu bahwa ini semua peredaran narkoba ini ada tiga hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah suplai, yang kedua adalah demand, dan yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," kata Marthinus usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Sebelumnya, Marthinus langsung siap melaksanalan tugas usai dirinya dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Marthinus mengaku bakal mengawasi peredaran narkoba di tanah air.

Bagi Marthinus, tugas mengawasi peredan narkoba di tanag air bukan merupakan tugas mudah, melainkan tugas berar. Apalagi dengan luas wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan garis pantai yang panjang.

"Sehingga selain anugerah, saya juga ingin mengatakan ini satu tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peredaran narkoba di Indonesia," kata Marthinus.

Marthinus menyampaikan sejauh dirinya dilantik, belum ara arahan khusus yang diberikan Presiden Jokowi. Tetapi, ia mengaku dirinya memahami dan sudah mengetahui kebijakan-kebijakan presiden berdasarkan pejabat BNM sebelumnya.

Marthinus mengatakan alan melihat undang-undang yang ada untuk kemudian melakukan evaluasi apa yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh BNN.

"Jika itu adalah hal yang baik kita akan lanjutkan dan mungkin perlu ada penambahan kita akan melakukan suatu inovasi-inovasi untuk melakukan, menetralisir semua peredaran narkotik di Indonesia," terangnya.

Marthinus menegaskan dirinya tidak akan mengubah pendekatan yang sudah dilakukan Kepala BNN sebelumnya dalam menangani dan mencegah peredaran narkona. Ia hanya akan meningkatkan terus pengawasan dan pencegahan melalui pendekatan yang selama ini sudah berjalan.

"Yang jelas bagi saya adalah gimana kita memutuskan mata rantai peredaran narkoba dengan memberhentikan suplai, kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan bahkan mengurangi demand," kata Marthinus.