Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis kembali menyinggung soal kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan, kondisi ini dianggap mirip dengan ketika Amerika Serikat dipimpin oleh eks Presiden Donald Trump.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Cendekiawan, Sukidi mengatakan, Amerika yang notabene sudah merdeka ratusan tahun dengan sistem demokrasi terdepan pernah berada dalam kondisi kemunduran saat dipimpin Donald Trump.
"Buat saya Donald Trump ini adalah figur sempurna dari seorang penguasa yang Machiavellian, yang menggunakan politik dan kekuasaan dengan cara-cara yang brutal, bahkan telah menampilkan dirinya sebagai figur yang begitu didambakan oleh Machiavelli, pemimpin yang ditakuti," ujar Sukidi kepada wartawan, Senin (11/12/2023).
Selama kepemimpinan Trump, masyarakat Amerika disebutnya dikenalkan politic of fear alias politik ketakutan.
"Amerika mengalami satu situasi di mana demokrasi di Amerika mengalami yang disebut sebagai democratic backsliding. Inilah yang akhir-akhir ini kita rasakan juga di Indonesia," ucapnya.
Di Indonesia, kata Sukidi, sedang masuk dalam era resesi dan kemerosotan demokrasi. Hal ini terlihat dari kasus di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) jadi tersangka, hingga dugaan pengarahan aparat untuk Pemilu.
"Demokrasi kita sedang dibunuh secara perlahan, secara gradual, dan secara sistematis, terutama oleh para penguasa Machiavellian yang mempraktekkan kekuasaan dan politik secara brutal melalui instrumen Konstitusi, melalui instrumen hukum, melalui pelemahan instrumen demokrasi lainnya," ucapnya.
Karena itu, dengan kondisi ini ia tak yakin Pemilu bisa berjalan secara netral. Seharusnya, semua pihak meyakini republik harusnya hadir untuk mengakomodir semua kepentingan tanpa pandang bulu demi kepentingan satu atau segelintir kelompok.
"Republik untuk semua menjadi Republik untuk melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, satu golongan, dan yang terakhir adalah masyarakat sipil begitu dipinggirkan, dan ini berjalan begitu halus karena ini dijalankan dengan topeng kekuasaan dan topeng kerakyatan," pungkasnya.
Baca Juga: Ribut-ribut Pemilihan Gubernur Jakarta, Jokowi Lebih Setuju Dipilih Rakyat atau Presiden?
Berita Terkait
-
Ribut-ribut Pemilihan Gubernur Jakarta, Jokowi Lebih Setuju Dipilih Rakyat atau Presiden?
-
Pesan Jokowi ke BEM UGM Usai Diberi Gelar Alumni Paling Memalukan: Kita Ini Ada Etika...
-
Zulkifli Hasan Sebut Jokowi Gabung PAN, Benarkah?
-
Gielbran Ketua BEM UGM Sebut Kinerja Presiden Jokowi Memalukan, Memang Seperti Apa?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah