Menelaah Democratic Backsliding Pemerintah Presiden Jokowi dan Donald Trump

Berbeda dengan “kecurangan pemilih”, yang hampir tidak ada di Amerika Serikat , manipulasi pemilu kini semakin umum dan ekstrem. Contohnya adalah prosedur pemilu yang mempersulit pemberian suara (seperti fasilitas pemungutan suara yang tidak memadai) atau mengurangi keterwakilan partai lawan (misalnya persekongkolan).

2. Peningkatan Eksekutif

Bahkan seorang pemimpin yang dipilih secara sah pun dapat melemahkan demokrasi jika mereka menghilangkan “pengawasan dan keseimbangan” pemerintahan atau mengkonsolidasikan kekuasaan di lembaga-lembaga yang tidak bertanggung jawab.

Amerika Serikat telah mengalami perluasan kekuasaan eksekutif secara besar-besaran dan upaya serius untuk mengikis independensi pegawai negeri. Selain itu, terdapat pertanyaan serius mengenai ketidakberpihakan sistem peradilan.

Upaya Presiden Trump untuk menggagalkan pemilu tahun 2020 adalah contoh paling nyata, namun bukan satu-satunya, contoh kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Badan legislatif negara bagian di bawah kendali Partai Republik telah berupaya mengurangi akses pemilih terhadap surat suara dan mempolitisasi administrasi pemilu.

Presiden Trump juga terlibat dalam upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melemahkan layanan sipil independen. Mahkamah Agung telah meningkatkan kewenangannya dalam memutuskan perkara pemilu, mempersempit cakupan perlindungan hak suara, dan tampaknya cenderung mendukung politisasi administrasi cabang eksekutif.

Hiperpartisan dan kemacetan membuat Kongres tidak mempunyai posisi yang baik dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Dari penjabaran isu democratic backsliding di atas. Apakah dilakukan Donald Trump kala itu apakah sama dengan Presiden Jokowi saat ini, bagaimana menurut kalian?

Baca Juga: Waduh! Gaya Kepemimpinan Jokowi Dicap Mirip Donald Trump, Cendekiawan Ini Ungkap Kesamaannya