Mustahil Anak Betawi Ditunjuk Presiden jadi Gubernur DKJ, PKS: Pasti Dipilih 'Orang-orangnya' Sendiri

Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Mohamad Taufik Zoelkifli mengkritisi soal alasan pengajuan usulan gubernur ditunjuk presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yakni agar anak Betawi bisa menjadi kepala daerah. Menurutnya, alasan itu tidak relevan.

Taufik mengatakan, jika memang diberi wewenang, presiden belum tentu akan menunjuk putra daerah asli sebagai gubernur. Prioritas kepala negara disebutnya mengangkat orang-orang yang mendukungnya.

"Presiden akan menunjuk gubernur sesuai dengan keinginannya. Tidak mungkin diintervensi. Dia akan memilih 'orang-orangnya' sendiri. Atau orang yang akan mendukungnya penuh," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (12/12/2023).

Ia mengakui, memang ada kesempatan putra betawi ditunjuk Presiden jadi Kepala Daerah. Kendati demikian, orangnya tidak bisa sembarangan dan akan diatur presiden.

"Kalaupun Gubernur yang ditunjuk itu anak Betawi asli, tentunya dia akan ada di bawah kendali penuh Presiden," ucapnya.

Karena itu, sebenarnya kesempatan menjadikan anak betawi gubernur justru ada di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung. Sang tokoh bisa menggalang dukungan dari tingkat bawah tanpa perlu restu dari Presiden.

"Kalau Pilkada dengan sistem demokrasi, justru anak Betawi asli lebih mungkin menjadi Gubernur Jakarta yang bagus dan independen. Bahkan jadi Presiden juga bisa," tutur Taufik.

"Asalkan bibit-bibitnya kita persiapan dengan baik. Lewat prestasi di masyarakat dan/atau menapaki karier di partai politik dengan jenjang yang baik," tambahnya memungkasi.

Polemik Pemilihan Gubernur DKI

Baca Juga: Desak DPR, Jokowi di Hari Antikorupsi: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan!

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) sekaligus Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982, Zainudin alias Haji Oding mengaku tetap ngotot mengusulkan pemilihan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden tanpa lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) usai status ibu kota berpindah ke Nusantara.

Sebab, ia menginginkan orang betawi asli menjadi kepala daerah Jakarta. Menurutnya, sudah waktunya putra daerah memimpin tanah kelahirannya sendiri lewat penunjukan langsung oleh Presiden.

"Putra daerah mana gitu loh? Nggak ada. Sudah waktunya dong bukan lagi ibu kota, yuk kita coba memperhatikan keberadaan putra daerah gitu," ujar Oding saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2023).

Oding mengakui memang usulan ini menuai polemik karena banyak penolakan dari sejumlah pihak. Namun, ia tak mempedulikannya dan tetap ngotot mengusulkannya.

"Pendapat orang lain macam-mafam silakan aja, ibaratnya anjing menggonggong kafilah berlalu kan," tuturnya.

Selain itu, dengan sistem pemilihan ini, kata Oding, maka akan membuat perbedaan Jakarta selaku daerah khusus dengan provinsi lainnya.

"Kalau gubernur tetap dipilih lewat Pilkada, terus wali kota dipilih oleh gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai ibu kota, dengan Jakarta tidak sebagai ibu kota? Tidak ada bedanya," ucapnya.

"Mana kekhususannya gitu loh, kekhususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privillege politik," tambahnya memungkasi.