Suara.com - Setara Institute memberikan rapor merah terhadap Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2023. Jika menggunakan skor 1-7, maka angka moderatnya yakni diatas 3,5.
"Angka yang kami dapatkan itu adalah hanya berada pada angka 3,2, yang mana itu masih di bawah angka moderat 3,5," kata peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah di Jakarta, Minggu (10/12/2023).
Bahkan, lanjut dia, skor Indeks HAM Jokowi pada 2023 menurun 0,1 jika dibandingkan dengan 2022 lalu. Setiap tahun Indeks HAM selalu fluktuaktif. Pada 2019, Indeks HAM kepemimpinan Jokowi berada di angka yang sama atau stagnan di angka 3,2.
Sedangkan pada 2020 skor hanya mencapai 2,9, kemudian pada 2021 skor naik ke 3,0, dan terjadi peningkatan pada 2022 dengan skor 3,3.
Sayyidatul mengatakan, skor 3,2 didapatkan dengan mayoritas kontribusi dari pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
"Dibandingkan variabel hak sipol (sipil politik), kita bisa memotret dengan berbagai peristiwa, seperti pengkerdilan ruang-ruang sipil yang terjadi sepanjang rezim pemerintahan Jokowi. Kemudian mempengaruhi pencapaian terkait dengan hak sipol," ungkapnya.
Sayyidatul mengatakan terkait dengan hak ekosob para peniliti melihat hak atas tanah yang skornya sangat turun jika dibandingkan tahun-tajun sebelumnya.
"Tahun ini kita melihat hak atas tanah, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu itu sangat menurun,” ungkapnya.
“Pada tahun ini bahkan angkanya tidak mencapai 2 yaitu 1,9. Jadi hak yang paling rendah di antara hak pemenuhan ekosob lainnya," imbuh Sayyidatul.
Baca Juga: Hasto Tegaskan Progam KIS, KIP, Bansos Pemerintahan Jokowi Dirancang PDIP
Sayyidatul melanjutkan, ada 6 indikator penilaian terhadap hak sipol. Salah satunya yakni indikator kebebasan berekspresi. Dalam indikator tersebut, Jokowi hanya memperoleh penilaian di bawah 2.
"Presiden Jokowi itu yang hanya mencapai 1,9, tidak pernah mencapai 2. Angka itu kemudian selalu turun secara terus menurun pada tahun ini. Hasil penelitian kami menemukan bahwa skor untuk berekspresi dan berpendapat hanya berada pada 1,3 dan itu sangat jauh dengan perbandingan dengan hak-hak sub indikator lainnya," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul