Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Dalam kesempatan itu, Suhajar turut mengukuhkan Ketua Apeksi masa bakti 2023-2025. Sebelumnya, kegiatan yang berlangsung di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Suhajar mengingatkan pemerintah kota (pemkot) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemkot perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota.
Suhajar mengatakan, pentingnya upaya antisipasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kondisi ini mengharuskan wali kota dan jajarannya mampu mengelola organisasi pemerintahan dengan baik. Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke wilayah perkotaan.
Dirinya mengungkapkan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di negara Cina maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.
“Artinya seluruh penduduk desa yang ke kota di Cina itu terberdayakan dengan baik,” terang Suhajar, Jumat (15/12/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kondisi ini dibiarkan, maka penduduk desa yang memilih pindah ke kota akan menjadi beban bagi kepala daerah. Karena itu, pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.
Di lain sisi, Suhajar juga mengingatkan jajaran Apeksi agar mengatensi sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, meminta pemkot mampu menyusun desain besar perkotaan hingga detail rancang bangunnya. Desain tersebut harus berisi perencanaan kota yang terkonsep secara utuh dan memiliki estetika wilayah perkotaan masing-masing. Selain itu, setiap kota harus menonjolkan keunggulan masing-masing sehingga membentuk karakter yang khas.
Sebagai informasi, dalam Munaslub Apeksi tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih sebagai Ketua Apeksi yang baru. Ia menggantikan posisi ketua periode sebelumnya yang diemban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Awasi Harga Cabai Merah
Berita Terkait
-
Fuel Card 3.0 Kolaborasi Bank KB Bukopin & Pemkot Batam Raih Penghargaan
-
Wamendagri Ingatkan Seluruh Anggota MRP Papua Barat Daya Harus Mampu Lindungi Hak-hak Orang Asli Papua
-
Wamendagri Lantik 33 Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan 2023-2028
-
Sekjen Kemendagri Imbau Pentingnya Tingkatkan Kompetensi
-
Mendagri Tekankan Inovasi Harus Mampu Bangun Sistem Lebih Baik Tanpa Ketergantungan Figur
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga