Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengawasi kenaikan harga komoditas, khususnya cabai merah.
Apalagi kenaikan tersebut diketahui terjadi di daerah yang relatif subur. Diperlukan gebrakan yang aktif dari kepala daerah agar harga cabai merah dapat terkendali.
“Ini betul-betul menjadi perhatian bagi kita dan saya juga pasti akan mengawasi betul daerah-daerah mana saja yang bisa mengendalikan, mana yang konsisten tidak bisa mengendalikan yang menjadi bahan penilaian,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/12/2023).
Mendagri meminta pengendalian harga cabai merah dapat dilakukan seperti pengendalian beras. Berkat kerja sama semua pihak, harga beras saat ini relatif terkendali. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri mendorong daerah untuk berperan aktif dalam pengendalian harga dan tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat.
Dirinya melanjutkan, selama ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melaksanakan berbagai macam intervensi untuk mengendalikan harga pangan. Hal ini seperti penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat, upaya penanganan persoalan stunting, hingga menggelar gerakan pasar murah. Adapun pelaksanaan gerakan pasar murah ini berkolaborasi dengan sejumlah Pemda.
“Nah inilah yang saya minta tolong untuk rekan-rekan kepala daerah semua melakukan gerakan yang sama. Seluruh daerah [dapat] menggunakan anggaran reguler bansos maupun belanja tidak terduga, bisa juga menggandeng para pengusaha untuk melakukan gerakan pasar murah. Jadi jual sembako murah, dijual harganya subsidi. Ini juga dapat menekan inflasi,” imbuhnya.
Di samping itu, Mendagri mendorong stakeholder seperti Bapanas, Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih fokus dan detail dalam memonitor ketersediaan komoditas pangan di daerah. Bila diketahui terdapat daerah yang mengalami kelangkaan komoditas pangan, stakeholder itu didorong untuk mampu membantu upaya mobilisasi komoditas dari daerah yang memiliki stok pangan melimpah.
“Ini cara mengatasinya saya kira seperti itu. Kemudian tadi ada kegiatan namanya genius, gerakan edukasi beri pangan bergizi siswa dan juga ada dana dekonsentrasi yang baru terealisasi 85 M dari 145 M. Tadi sudah dijelaskan beberapa daerahnya. Kalau [anggarannya] tidak digunakan sayang,” tandas Mendagri.
Baca Juga: Mendagri Dorong Polri Aktif Awasi Kampanye Hitam Jelang Pemilu 2024
Berita Terkait
-
Harga Cabai Kian Pedas, Laju Inflasi Makin Mengganas
-
Harga Beras Naik, Jadi Pemicu Kenaikan Inflasi Bulan November
-
Ketua Umum TP PKK Serahkan Bantuan Pemerintah Berupa 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi
-
Pejabat Kemendagri Disoraki Ribuan Relawan Ganjar-Mahfud Saat Bicara Soal Larangan Kepala Daerah, ASN Copot Baliho
-
Ini Sejumlah Daerah yang Inflasi dan Harga Komoditasnya Tinggi, Kemendagri Beri Atensi Khusus
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut