Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengawasi kenaikan harga komoditas, khususnya cabai merah.
Apalagi kenaikan tersebut diketahui terjadi di daerah yang relatif subur. Diperlukan gebrakan yang aktif dari kepala daerah agar harga cabai merah dapat terkendali.
“Ini betul-betul menjadi perhatian bagi kita dan saya juga pasti akan mengawasi betul daerah-daerah mana saja yang bisa mengendalikan, mana yang konsisten tidak bisa mengendalikan yang menjadi bahan penilaian,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/12/2023).
Mendagri meminta pengendalian harga cabai merah dapat dilakukan seperti pengendalian beras. Berkat kerja sama semua pihak, harga beras saat ini relatif terkendali. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Mendagri mendorong daerah untuk berperan aktif dalam pengendalian harga dan tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat.
Dirinya melanjutkan, selama ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melaksanakan berbagai macam intervensi untuk mengendalikan harga pangan. Hal ini seperti penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat, upaya penanganan persoalan stunting, hingga menggelar gerakan pasar murah. Adapun pelaksanaan gerakan pasar murah ini berkolaborasi dengan sejumlah Pemda.
“Nah inilah yang saya minta tolong untuk rekan-rekan kepala daerah semua melakukan gerakan yang sama. Seluruh daerah [dapat] menggunakan anggaran reguler bansos maupun belanja tidak terduga, bisa juga menggandeng para pengusaha untuk melakukan gerakan pasar murah. Jadi jual sembako murah, dijual harganya subsidi. Ini juga dapat menekan inflasi,” imbuhnya.
Di samping itu, Mendagri mendorong stakeholder seperti Bapanas, Kementerian Pertanian (Kementan), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih fokus dan detail dalam memonitor ketersediaan komoditas pangan di daerah. Bila diketahui terdapat daerah yang mengalami kelangkaan komoditas pangan, stakeholder itu didorong untuk mampu membantu upaya mobilisasi komoditas dari daerah yang memiliki stok pangan melimpah.
“Ini cara mengatasinya saya kira seperti itu. Kemudian tadi ada kegiatan namanya genius, gerakan edukasi beri pangan bergizi siswa dan juga ada dana dekonsentrasi yang baru terealisasi 85 M dari 145 M. Tadi sudah dijelaskan beberapa daerahnya. Kalau [anggarannya] tidak digunakan sayang,” tandas Mendagri.
Baca Juga: Mendagri Dorong Polri Aktif Awasi Kampanye Hitam Jelang Pemilu 2024
Berita Terkait
-
Harga Cabai Kian Pedas, Laju Inflasi Makin Mengganas
-
Harga Beras Naik, Jadi Pemicu Kenaikan Inflasi Bulan November
-
Ketua Umum TP PKK Serahkan Bantuan Pemerintah Berupa 22 Mesin Jahit kepada TP PKK Kabupaten Mappi
-
Pejabat Kemendagri Disoraki Ribuan Relawan Ganjar-Mahfud Saat Bicara Soal Larangan Kepala Daerah, ASN Copot Baliho
-
Ini Sejumlah Daerah yang Inflasi dan Harga Komoditasnya Tinggi, Kemendagri Beri Atensi Khusus
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi
-
Tak Ada di LHKPN, Publik Pertanyakan Helikopter Pribadi Prabowo yang Disebut Teddy Dikirim ke Aceh
-
Kabar Gembira! Pramono Anung Gratiskan Moda Transportasi Jakarta di Malam Tahun Baru 2026