Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ikut berkomentar terkait capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut akronim AMIN atau singkatan dari Anies-Muhaimin.
Mardani mengatakan bahwa Anies pernah berpesan supaya Pemilu 2024 berjalan damai dan tidak gampang untuk membuat laporan dan menyebar hoax.
"Mas Anies Baswedan pernah berpesan agar Pemilu berjalan asyik, damai, gembira. Maka setiap perbedaan jangan buru-buru buat laporan, jangan memfitnah, jangan sebar hoax," kata Mardani dikutip dari cuitan pribadinya di akun X, Selasa (26/12/2023).
Menurut Mardani, membuat laporan ke polisi adalah hak setiap orang. Namun, membuat laporan pun harus masuk akal.
"Membuat laporan hukum adalah hak, jika kita dilaporkan maka hormatilah laporan itu karena hukum harus ditegakkan, yang penting masuk akal," kata Mardani.
Sebelumnya, Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia melaporkan Anies ke Bareskrim pada Jumat (22/12/2023).
Koordinator pihak pelapor, Umar Segala menyebut akronim AMIN menjadi penyebabnya. Umar menyebut akronim AMIN sebagai bentuk penistaan agama.
"Sudah dijelaskan bahwa dalam hadits-hadits bahwa penggunaan Amin ini adalah kata suci, penggunaannya sebagai bentuk harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa," kata Umar di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
Umar juga menilai penggunaan akronim AMIN dalam kampanye Pilpres 2024 tersebut sebagai bentuk politisasi agama.
Baca Juga: Enggan Berpolemik Soal Kelakar Ketum PBNU, Anies Akan Terus Gelorakan Perubahan
Respons Anies
Di sisi lain, Anies buka suara terkait laporan tersebut. Ia sendiri mengaku tidak ambil pusing usai dirinya dilaporkan ke Bareskrim.
"Saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat dan kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Lumayan, tambah tenar," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/12/2023).
Anies menyampaikan dirinya merasa heran karena laporan terkait akronim tersebut baru dilakukan sekarang, padahal deklarasi AMIN sudah dilakukan sejak awal September lalu.
"Kok baru sekarang," ucapnya.
Berita Terkait
-
Enggan Berpolemik Soal Kelakar Ketum PBNU, Anies Akan Terus Gelorakan Perubahan
-
Anies Dititipkan 8 Rekomendasi dalam Risalah Sarang
-
Smelter Morowali Meledak, Timnas AMIN: Salah Satu Dampak dari Hilirisasi yang Tak Inklusif
-
Warga Rusunawa DKI Dapat Angin Segar, Pemprov Batal Tarik Biaya Sewa hingga Juni 2024
-
Anies: Saya dan Muhaimin Akan Berjuang Sebagai Dwitunggal untuk Membawa Amanat Ulama
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO