Suara.com - Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera ikut berkomentar terkait capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut akronim AMIN atau singkatan dari Anies-Muhaimin.
Mardani mengatakan bahwa Anies pernah berpesan supaya Pemilu 2024 berjalan damai dan tidak gampang untuk membuat laporan dan menyebar hoax.
"Mas Anies Baswedan pernah berpesan agar Pemilu berjalan asyik, damai, gembira. Maka setiap perbedaan jangan buru-buru buat laporan, jangan memfitnah, jangan sebar hoax," kata Mardani dikutip dari cuitan pribadinya di akun X, Selasa (26/12/2023).
Menurut Mardani, membuat laporan ke polisi adalah hak setiap orang. Namun, membuat laporan pun harus masuk akal.
"Membuat laporan hukum adalah hak, jika kita dilaporkan maka hormatilah laporan itu karena hukum harus ditegakkan, yang penting masuk akal," kata Mardani.
Sebelumnya, Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia melaporkan Anies ke Bareskrim pada Jumat (22/12/2023).
Koordinator pihak pelapor, Umar Segala menyebut akronim AMIN menjadi penyebabnya. Umar menyebut akronim AMIN sebagai bentuk penistaan agama.
"Sudah dijelaskan bahwa dalam hadits-hadits bahwa penggunaan Amin ini adalah kata suci, penggunaannya sebagai bentuk harapan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa," kata Umar di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).
Umar juga menilai penggunaan akronim AMIN dalam kampanye Pilpres 2024 tersebut sebagai bentuk politisasi agama.
Baca Juga: Enggan Berpolemik Soal Kelakar Ketum PBNU, Anies Akan Terus Gelorakan Perubahan
Respons Anies
Di sisi lain, Anies buka suara terkait laporan tersebut. Ia sendiri mengaku tidak ambil pusing usai dirinya dilaporkan ke Bareskrim.
"Saya rasa polisi akan menggunakan akal sehat dan kewarasan dalam menindaklanjuti laporan itu. Lumayan, tambah tenar," kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (24/12/2023).
Anies menyampaikan dirinya merasa heran karena laporan terkait akronim tersebut baru dilakukan sekarang, padahal deklarasi AMIN sudah dilakukan sejak awal September lalu.
"Kok baru sekarang," ucapnya.
Berita Terkait
-
Enggan Berpolemik Soal Kelakar Ketum PBNU, Anies Akan Terus Gelorakan Perubahan
-
Anies Dititipkan 8 Rekomendasi dalam Risalah Sarang
-
Smelter Morowali Meledak, Timnas AMIN: Salah Satu Dampak dari Hilirisasi yang Tak Inklusif
-
Warga Rusunawa DKI Dapat Angin Segar, Pemprov Batal Tarik Biaya Sewa hingga Juni 2024
-
Anies: Saya dan Muhaimin Akan Berjuang Sebagai Dwitunggal untuk Membawa Amanat Ulama
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT