Suara.com - Sejumlah elemen aktivis HAM dan demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan refleksi akhir tahun 2023 mengenai kondisi demokrasi Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah mengubah negara hukum jadi kekuasaan.
Hal ini disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Ketua Centra Initiative, Al Araf. Kata dia, di bawah kepemimpinan Jokowi, tahun ini Indonesia tak lagi memenuhi empat pilar ciri negara hukum.
"Presiden Jokowi telah meruntuhkan pilar-pilar negara hukum demi kekuasaaan. Negara hukum telah diubah menjadi negara kekuasaan," ujar Araf kepada wartawan, Jumat (29/12/2023).
Jokowi dianggap tak melakukan penghormatan terhadap HAM. Salah satu indikator terbesarnya adalah diabaikannya pelanggaran HAM Berat masa lalu.
"Bahkan, yang lebih menyakitkan Jokowi berkoalisi dengan pelanggar HAM dan menjadikan anaknya sebagai pendamping pelanggar HAM tersebut sebagai Cawapres pada Pilpres 2024," kata Araf.
Selain itu, kebebasan sipil secara faktual juga disebutnya terancam. Kriminalisasi atas pegiat HAM terjadi, seperti dalam kasus Haris dan Fatia. Pemerintahan juga tidak tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan.
"Yang terjadi, justru jalannya pemerintahan dilakukan dengan mengakali peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, power sharing tidak terjadi," ujarnya lagi.
"Yang ada adalah kooptasi atas cabang-cabang kekuasaan, bahkan terjadi intimidasi terhadap kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan politik Jokowi," imbuh dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut telah terjadi tiga dosa Pemilu yang tidak bisa dimaafkan di dalam demokrasi, yaitu intimidasi dan kekerasan, mobilisasi politik uang, dan manipulasi suara.
Baca Juga: Prabowo Sebut Jokowi Berhasil Jaga Perdamaian di Indonesia
"Dua dari tiga dosa tersebut sudah terjadi saat ini, dari masuknya dana illegal untuk kepentingan pemilu hingga intimidasi dan kekerasan," kata Ray.
Berita Terkait
-
Prabowo Sebut Jokowi Berhasil Jaga Perdamaian di Indonesia
-
Jokowi Menyesal Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo Dikorupsi Johnny G Plate
-
Jokowi Teror Menkominfo soal Proyek BTS 4G: Janji Tahun Depan Selesai? Saya Catat!
-
Sebut Jokowi Kini Tengah Pening, Eks Penasihat KPK: Penjara Menanti!
-
Rayakan Natal Nasional di Surabaya, Prabowo dan Jokowi jadi Buruan Selfie Jemaat
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Dicari CIA dan Mossad, Teka-teki Keberadaan Ayatollah Mojtaba Khamenei
-
Geger! Trader Misterius Raup Jutaan Dolar dalam 15 Menit Sebelum Klaim Damai Trump
-
Tak Sekeder Bicara, PM Spanyol Embargo Senjata dan Bongkar Niat Jahat Israel ke Lebanon
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera