Kaleidoskop Jakarta 2023: Legislator Main Judi Slot, Pejabat Flexing hingga Darurat Polusi Udara

Kedua, Kasie Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Selvy Mandagi an keluarganya kedapatan doyan pamer kekayaan atau flexing. Keduanya diketahui kerap bermalam di hotel mewah dan membeli mobil hingga tas mewah.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama juga menuai polemik lantaran mengungkap dirinya mendapatkan gaji Rp34 juta per bulan di media sosial.

Penyelidikan melalui Inspektorat dilakukan kepada ketiganya lantaran polemik ini. Bahkan, Heru Budi mencopot Massdes dan Selvy dari jabatannya.

Skandal Judi Slot Cinta Mega

Anggota DPRD DKI, Cinta Mega ketahuan bermain judi slot melalui komputer tabletnya saat rapat paripurna pada Kamis (20/7/2023). Tindakan Cinta itu terekam oleh awak media yang turut menghadiri agenda tersebut.

Cinta yang saat itu merupakan anggota Fraksi PDIP pun sempat membantahnya. Ia menyebut permainan yang dimainkannya saat rapat paripurna adalah sejenis puzzle online bernama Candy Crush.

Hal ini pun menuai reaksi keras dari publik lantaran tak percaya dengan pernyataan Cinta. Apalagi, pada layar tablet yang dimainkan terdapat tampilan yang hanya ada di permainan judi slot.

PDIP pun melakukan penelusuran internal mengenai kasus ini. Hingga akhirnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI mengeluarkan rekomendasi pemecatan terhadap Cinta sebagai kader.

Kini, Cinta telah dipecat dari partai lambang banteng itu usai dapat persetujuan DPP. Cinta juga tetap maju dalam Pileg DKI meski berganti partai ke PAN.

Baca Juga: Malam Tahun Baru Dijaga Ketat Ribuan Personel TNI-Polri, Konvoi Kendaraan Masuk Jakarta Bakal Diputar Balik!

Darurat Polusi

Selama pertengahan tahun Jakarta mendapatkan sorotan lantaran kondisi polusi udara yang buruk. Bahkan, berdasarkan data IQAir, indeks kualitas udara di Ibu Kota kerap kali jadi yang terburuk di dunia.

Foto udara kota Jakarta juga menunjukkan udara yang keruh seperti berkabut. Masyarakat juga mengeluhkan terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Masalah polusi udara ini pun menjadi perhatian khusus Pemrov DKI. Bahkan, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara.

Setelahnya, Pemprov juga memasang alat penyemprot kabut air untuk mengurangi polusi udara bernama water mist generator. Alat ini sekarang juga menjadi standar keamanan semua gedung di Jakarta.

Selain itu, Satgas juga menutup sejumlah pabrik yang dianggap menjadi salah satu pelaku pencemaran udara. Di samping itu, Heru Budi sempat menuai kontroversi lantaran mengatakan akan meniup polusi udara.

Penolakan Tilang Uji Emisi

Dalam penanganan polusi udara di Jakarta, Pemprov DKI mewajibkan masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan. Bahkan, kepolisian bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sempat melakukan penilangan terhadap kendaraan yang belum lulus uji emisi pada bulan September dan Desember.

Namun, penilangan itu kini dibatalkan lantaran mendapatkan penolakan keras dari masyarakat. Kepolisian dan Pemprov tengah mengkaji ulang soal penilangan ini.

Meski begitu, razia uji emisi tetap dilaksanakan di sejumlah lokasi. Kendaraan akan dipilih secara acak untuk melakukan pengetesan.

Kampung Bayam

Konflik berlarut dialami warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara sepanjang 2023 ini. Masalah ini mencuat sebagai imbas dari pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

Stadion berkapasitas 82 ribu orang itu membuat warga yang tinggal di Kampung Bayam jadi tergusur. Saat itu, di bawah kepemimpinan eks mantan Gubernur Anies Baswedan, warga dijanjikan hunian yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal lama bernama Kampung Susun Bayam (KSB).

KSB dibangun dan kelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun, ketika pembangunannya rampung, warga tak boleh langsung menempatinya lantaran ada selisih paham soal penetapan tarif.

Lantaran tak kunjung ada kesepakatan, pada tahun ini warga sampai menggelar tenda di dekat KSB. Mereka juga berulang kali unjuk rasa di depan Balai Kota DKI.

Hingga menjelang Piala Dunia U-17 di JIS, Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan hunian sementara pada warga di sejumlah rumah susun (rusun).

Namun, kekinian sejumlah warga kembali dan bahkan menempati secara paksa bangunan KSB itu. Mereka tetap ngotot ingin tinggal di bangunan yang sudah dijanjikan pemerintah.