Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Jember (Unej) Dr. Muhammad Iqbal menilai bahwa pemecatan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar sarat politis menjelang Pilpres 2024.
"Pencopotan Kiai Marzuki bukti bahwa Jawa Timur menjadi episentrum pertarungan sengit perolehan suara untuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Iqbal, Senin (1/1/2024).
Menurutnya beredar video dukungan moral Kiai Marzuki kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan beberapa media juga mengabarkan penolakan Ketua PWNU Jatim untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, sehingga publik tentu bisa menilai.
"Meskipun PBNU menyampaikan bahwa pencopotan Kiai Marzuki karena persoalan internal, tetapi dugaan publik sarat politis menjelang Pilpres," ucap dosen FISIP Universitas Jember itu.
Boleh jadi dampak pemecatan atas Kiai Marzuki ini secara sosiologi politik bisa merembet ke dinamika pilpres dan simpul jaringan basis massa dan warga Jawa Timur simpatisan-nya yang tahu persis realitas apa yang sebenarnya terjadi bakal lebih takzim pada preferensi politik Kiai Marzuki.
"Di satu pihak, simpul jejaring sosial keumatan itu bisa makin solid dan lebih konsolidatif sebagai bentuk dukungan moral atas peristiwa tersebut," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Menurutnya apa pun alasan pemecatan Ketua PWNU Jatim seharusnya tidak dilakukan menjelang Pilpres 2024, karena hal tersebut tentu akan menjadi sorotan publik.
"Kasus pemecatan itu bukti bahwa lumbung elektoral terbesar kaum Nahdliyin di Jawa Timur jadi pusat persaingan dan rebutan tiga kubu pasangan capres-cawapres," ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemberhentian Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, itu dari jabatan Ketua PWNU Jatim bukan disebabkan beda pilihan calon presiden terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Juga: Teriakan Anies Presiden dan Perubahan Menggema di Sepanjang Jalan Malioboro
"Pemberhentian disebabkan sejumlah masalah internal NU yang tidak terkendali. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah politik," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Teriakan Anies Presiden dan Perubahan Menggema di Sepanjang Jalan Malioboro
-
Berikut Ini 3 Faktor Dukungan Warga Nahdliyin Semakin Kuat untuk AMIN
-
Andika Perkasa: Prajurit TNI Penganiaya Relawan Ganjar-Mahfud Harus Dijerat Pasal Berlapis
-
Kepincut Program Makan Siang Gratis, Ratusan Guru Swasta Kabupaten Demak Dukung Prabowo-Gibran
-
Beda dari TKN Prabowo-Gibran, Kubu AMIN Ngaku Tak Masalah MNC Group Jadi TV Penyelenggara Debat Capres
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Tak Hanya Obat Palsu, BPOM Perketat Pengawasan Kosmetik dan Skincare Ilegal
-
Kepala BPOM Jawab Surat Terbuka Nikita Mirzani : Siap Jadi Saksi, Asal Diminta Hakim
-
Harta Wahyudin Moridu Minus Rp 2 Juta, KPK Ingatkan Pejabat Jujur LHKPN
-
"Negeri Ini Disandera!": Erros Djarot Bongkar Dominasi Ketua Umum Partai dan Oligarki di Indonesia
-
9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
-
BPOM dan PSI Perangi Obat Palsu, Libatkan Marketplace hingga Interpol
-
Rezim Jokowi Rusak Peradaban? Erros Djarot Bongkar Borok Nepotisme dan Buzzer di Lingkar Kekuasaan
-
Mahfud MD Buka Suara Soal Reshuffle dan Menko Polkam Baru: Reformasi Polri Jangan Mandek
-
Prabowo: Indonesia Mengakui dan Jamin Keamanan Israel Jika Palestina Merdeka
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan