Suara.com - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan sindiran telak kepada calon presiden (Capres) omong doang (Omdo) diduga ke Anies Baswedan.
Pasalnya, SBY tidak suka kepada capres yang sering mengumbar seribu janji tapi ujung-ujungnya tidak ditepati. Sindiran tersebut diduga untuk Capres 01.
"Terus terang saya tidak suka terlalu banyak berjanji. Waktu saya mengikuti pemilihan presiden tahun 2004 sebagai capres dan juga kembali 2009 juga sebagai capres saya hemat dalam berjanji," kata SBY, Selasa 9 Januari 2024, di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut, calon pemimpin yang kebanyakan janji biasanya tidak akan terealisasi janji-janjinya.
"Karena kalau pemimpin terlalu banyak berjanji apalagi janjinya muluk-muluk, biasanya tidak bisa diwujudkan," papar dia.
SBY mengaku, sejak dirinya menjadi presiden, ia tidak pernah banyak janji, namun program yang diluar janji yang terealisasi.
Baca Juga:
Cak Imin Ungkap Ada Operasi Berduit ke Kiai PKB, Said Aqil: Banyak Ulama Bisa Dibeli
"Nah, kalau tadi menyimak alhamdulillah ketika saya mengemban amanah ada 6 hal besar yang bisa kita hasilkan yang satu memang saya janjikan," papar dia.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Arus yang Menghadang Anies Baswedan Jadi Capres 2024
Ia menyebut, hanya satu janji yang ia sampaikan kepada publik di 2004 lalu, yakni penyelesaian konflik bersenjata Aceh.
"Itu yang saya janjikan dan Alhamdulillah dalam waktu 8 bulan setelah ada tsunami Aceh menjadi kawasan yang damai, konflik berakhir NKRI tetap tegak di Bumi Aceh," papar dia.
"Lima lagi tidak saya janjikan, lima sisanya tidak saya janjikan, apa itu. Melunasi hutang IMF, kemudian Indonesia nya di embargo oleh dunia selama 11 tahun bisa kita akhiri, Indonesia yang dianggap bertanggung jawab kepada pelanggaran HAM di Timor Timor dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian ada gejolak meroketnya harga minyak bumi akhirnya ekonomi kita hampir jatuh seperti 1998 dulu Alhamdulillah bisa kita atasi dan satu lagi terorisme," lanjutnya.
Sehingga, di masa kampanye, ia mengimbau agar para capres tidak terlalu menebar janji kepada masyarakat demi mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
"Dari mimbar ini, di Kabupaten Bogor ini, karena musim debat, saya menyerukan hematlah dalam berjanji. Jangan berjanji yang hampir pasti sulit dilakukan," tutup dia.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Polisi Bongkar Perusak Kebun Teh Pangalengan Bandung, Anggota DPR Acungi Jempol: Harus Diusut Tuntas
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum