Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin mencuri perhatian saat menghadiri perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024). Saat itu, Maruf berfoto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sembari berpose salam metal tiga jari.
Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menegaskan pose salam metal tiga jari itu dilakukan Maruf semata-mata sebagai bentuk menghargai PDIP yang tengah berulang tahun.
"Salam metal (tiga jari) tersebut murni salam keakraban, menghargai HUT PDIP. Salam tersebut sudah lama dipakai PDIP, metal menunjukkan akronim merah total, sebagai warna bendera partai," kata Masduki dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (11/1/2024).
Masduki menegaskan, pose salam metal tiga jari tersebut bukan menjadi simbol arah dukungan Maruf di Pilpres 2024.
Ia menyebut, Maruf dalam posisi netral.
Karena posisi netral itu lah kemudian Maruf mau menghadiri acara HUT ke-51 PDIP.
Selain itu, Masduki juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mempersepsikan pose salam metal tiga jari Maruf sebagai bentuk dukungannya di Pilpres 2024.
"Terkait salam metal (tiga jari) yang ditunjukkan Wapres pada saat menghadiri HUT PDIP, tidak seharusnya dipersepsikan Wapres mendukung pasangan Capres-Cawapres tertentu dalam kontestasi Pilpres saat ini," ungkapnya.
Kehadiran Maruf di HUT ke-51 PDIP tersebut guna mewakili Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak bisa hadir.
Baca Juga: PDIP Soal Potensi Koalisi Dengan Kubu AMIN: Kunci Kemenangan Bukan Di Elite, Tapi Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi harus melangsungkan kunjungan kerja ke Filipina.
Maruf juga diberikan kesempatan untuk berpidato pada acara tersebut.
Dalam pidatonya, Maruf menyampaikan bahwa kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi.
Melalui partai, kemajemukan yang ada dalam demokrasi bisa ditampung dalam satu wadah.
Oleh karena itu, partai politik memiliki peran strategis dalam mengawal kemajuan bangsa di tengah pluralisme yang ada.
“Hal ini merupakan konsekuensi kita memilih demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan dan membangunnya di atas kemajemukan. Oleh karena itu, partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebhinekaan,” kata Maruf.
Berita Terkait
-
Anies Dituding Jatuhkan Prabowo, Ustadz Khalid Basalamah Beri Pesan Menohok
-
Kembali Kampanye Di Tiga Provinsi, Hari Ini Prabowo Ambil Cuti
-
Kata PDIP Soal Pose Tiga Jari Ma'ruf Amin: Bukti Persahabatan
-
Tak Ada Waktu Santai Di Pilpres 2024, Ganjar: Lagi Berjuang Kok Istirahat
-
Khofifah Resmi Gabung TKN, Rosan Roeslani: SK Sudah Dibikin dan Ditandatangani
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO