Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024. Undangan tersebut merupakan bagian kegiatan program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintigritas (Paku Integritas).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paku Integritas penting untuk diikuti ketiga paslon. Karenanya, janji-janji mereka saat kampanye menuju Indonesia makmur tidak akan tercapai, jika tidak komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Karena janji-janji presiden untuk mengantarkan Indonesia adil, makmur itu hanya akan tercapai kalau mereka juga komitmen dengan pemberantasan korupsi. Itu forum yang akan kami lakukan pada 17 Januari yang akan datang," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta dikutip Suara.com pada Sabtu (13/1/2024).
Pada 17 Januari nanti agenda digelar dengan dua forum. Ghufron memasikan KPK tidak akan menggelar debat.
"Bagaimana rencana strategisnya dan Pakta Komitmen untuk pemberantasan korupsi. Itu yang perlu kami klarifikasi, jadi tidak ada debat, ya," katanya.
Selain itu, KPK juga akan memaparkan pemetaan titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
"Supaya apa? Supaya kemudian presiden ke depan adalah pemimpin pemberantasan korupsi Indonesia yang akan datang. Itu yang kami harapkan," ujar Ghufron.
Pada agendanya nati pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskanda, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, diharapkan memberikan gagasan yang lebih strategis.
"Minimal rencana yang strategis, langkah-langkah yg operasional, yang lebih teknis dari sekadar yang telah dijanjikan pada forum-forum sebelumnya, bahwa capres-cawapres, masing-masing nomor tersebut itu semuanya berkomitmen pemberantasan korupsi," jelas Ghufron.
Baca Juga: Pungli di Rutan KPK Diduga Terjadi Sejak 2018 hingga 2023, KPK Pilih Hati-Hati Lakukan Penyelidikan
Berita Terkait
-
Pungli di Rutan KPK Diduga Terjadi Sejak 2018 hingga 2023, KPK Pilih Hati-Hati Lakukan Penyelidikan
-
Setelah Lukas Enembe Meninggal, Ini Penjelasan KPK Soal Nasib Uang Makan Rp 1 Miliar Sehari
-
KPK Akan Tindaklanjuti Temuan PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
-
KPK Ungkap Bupati Labuhan Batu 'Peras' Kontraktor, Minta Fee 15 Persen
-
Komisi Antirasuah Bakal Usut 93 Pegawai Terkait Pungli Rutan KPK, Diproses Etik Dan Penegakan Hukum
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo