Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta kepada ketiga capres-cawapres yang nantinya terpilih untuk selektif memilih pimpinan KPK.
Presiden terpilih nantinya, dalam menyetujuhi pimpinan KPK juga diharapkan mendengarkan catatan kritis dari kelompok masyarakat.
Hal itu disampaikan Nawawi dihadapan ketiga pasangan capres-cawapres saat agenda Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintigritas (Paku Integritas).
"Kami minta agar presiden berkomitmen memilih dan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya kandidat yang cakap, yang secara teknis memiliki kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, rekam jejak calon, termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat," kata Nawawi.
Menurut Nawawi, kualitas pimpinan KPK sangat ditentukan oleh peranan Presiden.
"Presiden memiliki peran yang penting dalam proses pemilihan dalam kandidat calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ke depannya," katanya.
Kemudian terkait dengan koordinasi dan supervisi KPK, Nawawi menyebut masih belum berjalan dengan maksimal.
"Ingin kami sampaikan pada forum ini kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPK sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
"Meskipun telah memiliki kebijakan, aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut," sambungnya.
Selain itu komunikasi KPK dengan aparat penegak hukumnya lainnya juga dimintakan kepada presiden terpilih untuk memfasilitasinya.
"Komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan Kejaksaan RI, Polri, termasuk dengan TNI harusnya dapat difasilitasi oleh presiden dan wakil presiden," ujarnya.
Untuk diketahui Paku Integritas KPK diikuti oleh tiga paslon, Anies Baswedan-Muhaimin Iksandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pada agenda ini ketiga paslon mendapatkan pemaparan dari KPK soal kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelahnya mereka diminta untuk memaparkan gagasan dan strateginya terkait pemberantasan korupsi.
Berita Terkait
-
KPK Minta Komitmen Nyata, Pemenang Pilpres Harus Beri Sanksi Tegas ke Pejabat yang Tak Taat Lapor LHKPN
-
Di Hadapan Capres-Cawapres, Ketua KPK Paparkan Kondisi Pemberantasan Korupsi Stagnan
-
Undang Capres-cawapres, Nawawi Tegaskan Paku Integritas Bukan Numpang Tenar di Situasi KPK Tak Baik-Baik Saja
-
Ketua KPK Perintahkan Dirdik Selidiki Informasi Perusahaan Jerman Suap Pejabat RI, Diduga Menyasar KKP
-
Gubernur hingga Menteri jadi Tersangka Sepanjang 2023, KPK: Resiko Korupsi Masih Tinggi di Sektor Pemerintahan
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?
-
Roy Suryo Cs Diperiksa Maraton: Dicecar Ratusan Pertanyaan Soal Fitnah Ijazah Jokowi!