Suara.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak saat Pemilu menjadi sorotan. Lantas bagaimana reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas pernyataan tersebut?
"Ibu Mega ini berkomtemplasi mendengarkan suara rakyat dan kemudian memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).
Meskipun belum berkomentar langsung terkait pernyataan tersebut, Hasto mengatakan Megawati terus mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap berada di sisi rakyat. Termasuk mengingatkan bahwa suara rakyat itu harus tetap didengar.
Instruksi itu diberikan kepada seluruh kader PDIP mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, simpatisan dan anggota kader PDI Perjuangan.
"Untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah, suara itu dari rakyat bukan dari elit," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden-menteri yang boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.
"Sudah diprediksi lama," imbuhnya.
Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.
"Tidak (terkejut) hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapan Ketua KPU RI Soal Pernyataan Presiden Dan Menteri Boleh Kampanye
Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.
Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka