Suara.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak saat Pemilu menjadi sorotan. Lantas bagaimana reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas pernyataan tersebut?
"Ibu Mega ini berkomtemplasi mendengarkan suara rakyat dan kemudian memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).
Meskipun belum berkomentar langsung terkait pernyataan tersebut, Hasto mengatakan Megawati terus mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap berada di sisi rakyat. Termasuk mengingatkan bahwa suara rakyat itu harus tetap didengar.
Instruksi itu diberikan kepada seluruh kader PDIP mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, simpatisan dan anggota kader PDI Perjuangan.
"Untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah, suara itu dari rakyat bukan dari elit," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden-menteri yang boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.
"Sudah diprediksi lama," imbuhnya.
Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.
"Tidak (terkejut) hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapan Ketua KPU RI Soal Pernyataan Presiden Dan Menteri Boleh Kampanye
Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.
Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing