Suara.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak saat Pemilu menjadi sorotan. Lantas bagaimana reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas pernyataan tersebut?
"Ibu Mega ini berkomtemplasi mendengarkan suara rakyat dan kemudian memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).
Meskipun belum berkomentar langsung terkait pernyataan tersebut, Hasto mengatakan Megawati terus mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap berada di sisi rakyat. Termasuk mengingatkan bahwa suara rakyat itu harus tetap didengar.
Instruksi itu diberikan kepada seluruh kader PDIP mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, simpatisan dan anggota kader PDI Perjuangan.
"Untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah, suara itu dari rakyat bukan dari elit," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden-menteri yang boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.
"Sudah diprediksi lama," imbuhnya.
Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.
"Tidak (terkejut) hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapan Ketua KPU RI Soal Pernyataan Presiden Dan Menteri Boleh Kampanye
Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.
Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri