Suara.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak saat Pemilu menjadi sorotan. Lantas bagaimana reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas pernyataan tersebut?
"Ibu Mega ini berkomtemplasi mendengarkan suara rakyat dan kemudian memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).
Meskipun belum berkomentar langsung terkait pernyataan tersebut, Hasto mengatakan Megawati terus mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap berada di sisi rakyat. Termasuk mengingatkan bahwa suara rakyat itu harus tetap didengar.
Instruksi itu diberikan kepada seluruh kader PDIP mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, simpatisan dan anggota kader PDI Perjuangan.
"Untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah, suara itu dari rakyat bukan dari elit," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden-menteri yang boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.
"Sudah diprediksi lama," imbuhnya.
Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.
"Tidak (terkejut) hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapan Ketua KPU RI Soal Pernyataan Presiden Dan Menteri Boleh Kampanye
Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.
Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis
-
Doa Buka Puasa Rajab Lengkap dengan Artinya, Jangan Sampai Terlewat!
-
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Mulai Tempati Kios Sementara
-
Buku "Jokowi's White Paper" Ditelanjangi Polisi: Cuma Asumsi, Bukan Karya Ilmiah
-
Gibran Turun Gunung ke Nias, Minta Jembatan 'Penyelamat' Siswa Segera Dibangun
-
Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
-
Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan