Suara.com - Pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak saat Pemilu menjadi sorotan. Lantas bagaimana reaksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas pernyataan tersebut?
"Ibu Mega ini berkomtemplasi mendengarkan suara rakyat dan kemudian memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Pak Mahfud," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto ditemui di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Rabu (24/1/2024).
Meskipun belum berkomentar langsung terkait pernyataan tersebut, Hasto mengatakan Megawati terus mengingatkan seluruh kader PDIP untuk tetap berada di sisi rakyat. Termasuk mengingatkan bahwa suara rakyat itu harus tetap didengar.
Instruksi itu diberikan kepada seluruh kader PDIP mulai dari anak ranting, ranting, PAC, DPC, dan DPD, simpatisan dan anggota kader PDI Perjuangan.
"Untuk pada koridor kerakyatan bergerak turun ke bawah, suara itu dari rakyat bukan dari elit," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto mengaku tidak terlalu terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait presiden-menteri yang boleh kampanye dan memihak dalam Pemilu. Menurutnya PDIP telah memprediksi lama pernyataan itu.
"Sudah diprediksi lama," imbuhnya.
Disampaikan Hasto, pihaknya hanya berdoa Presiden Jokowi dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara hingga akhir masa pemerintahannya.
"Tidak (terkejut) hanya sebelumnya kan kami berdoa berharap bahwa beliau (Jokowi) dapat menjalankan legacynya sebagai pemimpin," ungkapnya.
Baca Juga: Tanggapan Ketua KPU RI Soal Pernyataan Presiden Dan Menteri Boleh Kampanye
Menurutnya seorang pemimpin diukur dengan bagaimana menyiapkan penerusnya ke depan. Dalam konteks ini melalui suatu proses yang demokratis, akuntable dan melibatkan rakyat.
Pernyataan Jokowi tersebut pun diketahui turut menjadi bahan sindiran dalam pertunjukan teater yang diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Agus Noor di TBY semalam itu.
"Ya itu adalah para budayawan ketika menyampaikan kritik. Itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang berasal dari rakyat dimana rakyat mengharapkan namanya pemimpin itu harus membawa payung perlindungan keadilan bagi semua tanpa pernah membeda-bedakan," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta