Suara.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD secara resmi bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ia menyampaikan, hal ini sebagai bagian dari etikanya.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).
Ia mengatakan, bahwa dirinya akan bertemu dengan Presiden kemungkinan pada Kamis esok untuk memberikan surat pengunduran dirinya.
"Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima dijadwalkan bertemu presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bertemu," kata Mahfud.
Ia menyampaikan, pengunduran dirinya dengan menyampaikan surat bertemu Jokowi itu adalah bagian dari etikanya.
"Kenapa, kami sekali lagi kami harus tidak boleh tinggal gelanggang colong playu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral, etika itu adalah ekspresi dari kejujuran, etika itu adalah ekspresi dari penghayatan keagamaan, dan kesantunan budaya. Nah itulah etika," tuturnya.
Ia mengaku baru akan berbicara panjang lebar usai dirinya bertemu dengan Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran diri tersebut.
"Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu dengan bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja, dengan itu tadi saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan amit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya," pungkasnya.
Reaksi TPN
Baca Juga: BREAKING NEWS: Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
Sebelumnya, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad AS Hikam merespons positif isu rencana pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.
Hikam mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu jelas memiliki urgensi, terutama terkait momentum dan etika politik dalam rangka mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest).
“Nggak ada masalah. Profesional apa pun antara Presiden dan Pak Mahfud, kalau mundur, ya mundur saja. Tapi, Pak Mahfud dan Pak Jokowi tetap harus tetap berhubungan baik,” ujar Hikam di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (30/1/2024).
Hikam menyatakan, keputusan mundur Mahfud harus dilihat dari perspektif kepentingan Capres Ganjar Pranowo, karena pencalonan Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet, bisa menjadi sasaran tudingan lawan politik.
Ia juga menyoroti, jabatan Cawapres akan membuat aktivitas Mahfud makin sibuk dan rentan terhadap penyalahgunaan isu-isu politik.
“Ini saya melihatnya dari perspektif kepentingan Mas Ganjar. Urgensinya jelas, karena bagaimana pun juga pencalonan Pak Mahfud sebagai Cawapres dan jabatannya sebagai Menko Polhukam dapat menjadi sasaran tudingan empuk dari pihak lawan. Orang kalau jadi Cawapres itu sibuk, dan isu apa saja bisa digoreng. Kalau mundur, bebas dari indikasi kepentingan apa pun,” jelas mantan Menristek pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Tag
Berita Terkait
-
BREAKING NEWS: Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam
-
Safari Politik di Lampung Hingga ke Aceh, Mahfud MD Bakal Umumkan Mundur dari Menko Polhukam Siang Ini?
-
Mundur dari Kabinet Jokowi Siang Ini, Mahfud MD Mau Bebas dari Dugaan Konflik Kepentingan?
-
Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam Rabu Siang Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu