Suara.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendesak dilakukan penyelidikan atas tuduhan Israel bahwa beberapa staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) bekerja sama dengan kelompok Hamas Palestina dalam serangan 7 Oktober tahun lalu.
“Jika ada tuduhan seperti itu, kita harus membuktikannya," ujar Lavrov, yang turut menyinggung soal penangguhan pendanaan yang diberlakukan sejumlah negara kepada UNRWA.
Lavrov mengatakan sejak awal, Rusia mengutuk serangan 7 Oktober dan menegaskan bahwa terorisme dalam bentuk apa pun harus dilawan dengan cara yang tidak melanggar hukum humaniter internasional.
"Namun, apa yang terjadi sekarang adalah hukuman kolektif. Itu dilarang dalam hukum kemanusiaan internasional," ujar dia.
Lavrov mengatakan jika penyelidikan dilakukan, maka akan diketahui fakta apakah tuduhan Israel benar berdasar.
“Tetapi jika penyelidikan dibatalkan, dan sebaliknya malah ada hukuman kolektif terhadap UNRWA dan mereka yang diberi bantuan, maka saya yakin ini adalah keputusan yang salah. Saya berharap manajemen PBB akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam pembicaraan mereka dengan perwakilan Israel," kata Lavrov.
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Swedia, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dukungan keuangan untuk UNRWA yang didirikan pada 1949 untuk melayani pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Organisasi PBB itu membantu dalam memberi layanan pendidikan dasar dan kejuruan, layanan kesehatan dasar, bantuan dan layanan sosial, perbaikan infrastruktur dan kamp, serta layanan tanggap darurat.
UNRWA mengatakan telah membuka penyelidikan atas tuduhan Israel, dan telah memutuskan hubungan dengan para staf yang disebut terlibat dalam serangan Hamas. (Sumber: Antara/Anadolu)
Baca Juga: Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
Berita Terkait
-
Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
-
Keji, Tentara Israel Serbu RS Al-Amal Di Gaza Usai Pengepungan 10 Hari
-
Israel Bersiap Perang Hancurkan Hizbullah dan Lebanon, Menteri Pertahanan: Kesabaran Kami Menipis!
-
Detik-Detik Tentara Israel Nyamar dan Serang Rumah Sakit di Palestina
-
Tower 22 di Yordania, Benarkah Jadi Pangkalan Militer AS di Timur Tengah?
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Pusing Harga Pakan Naik? Peternak di Lombok Ini Sukses Tekan Biaya Hingga 70 Persen Lewat Maggot
-
Persib Perketat Keamanan Jelang Lawan Bali United, Suporter Tamu Dilarang Hadir
-
Petaka di Parkiran Pasar: Nabi Tewas Digorok, Pelaku Dihabisi Massa, Polisi Diam
-
DPR Minta Kemenaker Siaga Hadapi Ancaman PHK Akibat Gejolak Global
-
Kejati Jakarta Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Ruangan Dirjen SDA dan Cipta Karya Kementerian PU
-
Diperiksa KPK, Haji Her Bantah Kenal Tersangka Korupsi Bea Cukai
-
Lift Mati Saat Blackout, 10 Penumpang MRT Lebak Bulus Dievakuasi Tanpa Luka
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Al A'Raf: Panglima TNI dan Menhan Harus Diminta Pertanggungjawaban di Kasus Andrie Yunus
-
PLN Buka Suara Soal Listrik Padam di Jakarta, Begini Katanya