Suara.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendesak dilakukan penyelidikan atas tuduhan Israel bahwa beberapa staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) bekerja sama dengan kelompok Hamas Palestina dalam serangan 7 Oktober tahun lalu.
“Jika ada tuduhan seperti itu, kita harus membuktikannya," ujar Lavrov, yang turut menyinggung soal penangguhan pendanaan yang diberlakukan sejumlah negara kepada UNRWA.
Lavrov mengatakan sejak awal, Rusia mengutuk serangan 7 Oktober dan menegaskan bahwa terorisme dalam bentuk apa pun harus dilawan dengan cara yang tidak melanggar hukum humaniter internasional.
"Namun, apa yang terjadi sekarang adalah hukuman kolektif. Itu dilarang dalam hukum kemanusiaan internasional," ujar dia.
Lavrov mengatakan jika penyelidikan dilakukan, maka akan diketahui fakta apakah tuduhan Israel benar berdasar.
“Tetapi jika penyelidikan dibatalkan, dan sebaliknya malah ada hukuman kolektif terhadap UNRWA dan mereka yang diberi bantuan, maka saya yakin ini adalah keputusan yang salah. Saya berharap manajemen PBB akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam pembicaraan mereka dengan perwakilan Israel," kata Lavrov.
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Swedia, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dukungan keuangan untuk UNRWA yang didirikan pada 1949 untuk melayani pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Organisasi PBB itu membantu dalam memberi layanan pendidikan dasar dan kejuruan, layanan kesehatan dasar, bantuan dan layanan sosial, perbaikan infrastruktur dan kamp, serta layanan tanggap darurat.
UNRWA mengatakan telah membuka penyelidikan atas tuduhan Israel, dan telah memutuskan hubungan dengan para staf yang disebut terlibat dalam serangan Hamas. (Sumber: Antara/Anadolu)
Baca Juga: Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
Berita Terkait
-
Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
-
Keji, Tentara Israel Serbu RS Al-Amal Di Gaza Usai Pengepungan 10 Hari
-
Israel Bersiap Perang Hancurkan Hizbullah dan Lebanon, Menteri Pertahanan: Kesabaran Kami Menipis!
-
Detik-Detik Tentara Israel Nyamar dan Serang Rumah Sakit di Palestina
-
Tower 22 di Yordania, Benarkah Jadi Pangkalan Militer AS di Timur Tengah?
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak