Suara.com - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mendesak dilakukan penyelidikan atas tuduhan Israel bahwa beberapa staf badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) bekerja sama dengan kelompok Hamas Palestina dalam serangan 7 Oktober tahun lalu.
“Jika ada tuduhan seperti itu, kita harus membuktikannya," ujar Lavrov, yang turut menyinggung soal penangguhan pendanaan yang diberlakukan sejumlah negara kepada UNRWA.
Lavrov mengatakan sejak awal, Rusia mengutuk serangan 7 Oktober dan menegaskan bahwa terorisme dalam bentuk apa pun harus dilawan dengan cara yang tidak melanggar hukum humaniter internasional.
"Namun, apa yang terjadi sekarang adalah hukuman kolektif. Itu dilarang dalam hukum kemanusiaan internasional," ujar dia.
Lavrov mengatakan jika penyelidikan dilakukan, maka akan diketahui fakta apakah tuduhan Israel benar berdasar.
“Tetapi jika penyelidikan dibatalkan, dan sebaliknya malah ada hukuman kolektif terhadap UNRWA dan mereka yang diberi bantuan, maka saya yakin ini adalah keputusan yang salah. Saya berharap manajemen PBB akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam pembicaraan mereka dengan perwakilan Israel," kata Lavrov.
Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Swedia, Austria, dan Jepang telah menangguhkan dukungan keuangan untuk UNRWA yang didirikan pada 1949 untuk melayani pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Organisasi PBB itu membantu dalam memberi layanan pendidikan dasar dan kejuruan, layanan kesehatan dasar, bantuan dan layanan sosial, perbaikan infrastruktur dan kamp, serta layanan tanggap darurat.
UNRWA mengatakan telah membuka penyelidikan atas tuduhan Israel, dan telah memutuskan hubungan dengan para staf yang disebut terlibat dalam serangan Hamas. (Sumber: Antara/Anadolu)
Baca Juga: Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
Berita Terkait
-
Susul AS dan Kroninya, Swedia Hentikan Dana untuk Warga Palestina
-
Keji, Tentara Israel Serbu RS Al-Amal Di Gaza Usai Pengepungan 10 Hari
-
Israel Bersiap Perang Hancurkan Hizbullah dan Lebanon, Menteri Pertahanan: Kesabaran Kami Menipis!
-
Detik-Detik Tentara Israel Nyamar dan Serang Rumah Sakit di Palestina
-
Tower 22 di Yordania, Benarkah Jadi Pangkalan Militer AS di Timur Tengah?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari