Suara.com - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Harkristuti Harkrisnowo geram gerakan sivitas akademika yang belakangan kompak membacakan petisi yang ditujukan kepada Presiden Jokowi disebut partisan.
Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa apa yang disampaikan para guru besar di sejumlah kampus, termasuk di UI merupakan bentuk aspirasi nyata melihat kondisi perpolitikan jelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo bahwa petisi yang disampaikan hanya berfokus pada satu hal yakni jangan sampai kebenaran harus diabaikan demi kepetingan segelintir pihak dengan menumbangkan fungsi dari lembaga-lembaga penjaga demokrasi seperti Mahkamah Konstitusi.
Baca juga:
- Wow! Kiky Saputri Sebut Ada Komika Diguyur Rp2 M, Buat Dukung Salah Satu Paslon?
- Lagu Buruh Tani Trending Dinyanyikan Anies, Penciptanya Pernah Mau Diculik dan Dibunuh
- Beda Adab Para Musisi Jelang Pilpres 2024, Iwan Fals Paling Beda Sendiri?
"Kondisi ini membuat kami merasa sedih. Kenapa kok baru sekarang? concern kita sudah lama. Kita banyak juga sudah mendengar berbagai pihak yang sampaikan protes, peringatan, usulan, tapi mereka dianggap angi lalu saja," kata Prof Harkristuti seperti dikutip dari Youtube Indonesia Lawyers Club, Minggu (11/2).
Ditegaskan oleh Harkristuti, sivitas akademika merasa sangat perlu untuk kemudian menyampaikan petisi tersebut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada komunikasi antara guru besar yang kemudian secara serampak mengeluarkan petisi.
"Guru besar itu susah sekali diperintah. Masing-masing punya ideologi dan paradigma yang berbeda satu sama lain. Kami tidak ada komunikasi. Ini sesuatu yang muncul dari para akademisi di setiap kampus," jelasnya.
"Kami bukan satu kelompok yang bisa dimobilisasi oleh aktor intelektual dan satu kepentingan. Kepentingan kami satu bagaimana Pemilu bisa berjalan jujur dan adil," ucapnya.
Harkristuti kembali menegaskan bahwa ia memang mendapat informasi bahwa apa yang disampaikan oleh para guru besar sudah didengar oleh Istana. Namun katanya kalau cuma didengar apa gunanya.
Baca Juga: Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
"Kami bukan buzzer. Kami tidak punya kepentingan politik. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan jabatan. Keinginan kami hanya untuk Indonesia,"
"Kita itu sudah tua yah, sebentar lagi akan masuk kubur. Apakah kami akan membiarkan. Kami tidak tega melihat masyarakat dalam satu suasana yang tidak jelas." ungkapnya.
Berita Terkait
-
Dikuliti Lewat Film Dirty Vote Garapan Dandhy Laksono, Ketua Bawaslu RI Cemaskan Ini Jelang Nyoblos
-
Kepercayaan kepada Parpol Tergerus, Bambang Pacul: Partai Itu Binatang Apaan Sih?
-
Soal Film Dirty Vote, Kubu Ganjar-Mahfud: Banyak Orang Baperan Kalau Dikritik, Ini Berbahaya!
-
Ahok Peringatkan Jokowi: Hati-hati dengan Prabowo, Jangan Sampai Menyesal!
-
Aktivis Diminta Waspada, Budiman Sudjatmiko Bongkar Agenda Asing di Pemilu 2024, Dalih Usung Perubahan
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK