Suara.com - Salah satu program unggul dari paslon 02 Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024 ialah susu dan makan siang gratis.
Demi bisa mewujudkan program-program unggul, Prabowo-Gibran menurut Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno jika kelak terpilih bakal mengambil langkah strategis.
Salah satu langkah strategis yang diambil seperti menyesuaikan dana subsidi energi selama tiga bulan setelah dilantik 24 Oktober 2024.
Langkah itu dilakukan bukan tanpa alasan kuat, Eddy menjelaskan dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 T tidak tepat sasaran. Penyesuaian ini nantinya bisa membiaya program Prabowo.
"Kami juga akan menemukan biaya program Prabowo dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," kata Eddy dalam wawancara di Bloomberg Television, Kamis (15/2).
Ditambahkan Eddy, saat ini pihaknya melihat subsidi energi sebesar Rp350 T, 80 persen diantaranya tidak tepat sasaran. "Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," sambungnya.
Eddy Soeparno menerangkan bahwa di pemerintahan Prabowo-Gibran juga bakal tingkatkan ratio pajak untuk membiaya sejumlah program yang telah dicanangkan. Menurut Eddy, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Jumlahnya terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asean yang sudah mencapai ratio pajak 14 persen.
Demi bisa mewujudkan program susu dan makan siang gratis yang menyasar 82,9 juta orang setidaknya dibutuhkan Rp400 T per tahun. Angka ini pernah diucapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Baca Juga: Sindiran Makan Siang Gratis Belum Dilupakan, Film Umay Shahab dan Prilly Latuconsina Kena Getahnya
"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," ucap Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Sebelumnya Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Raka Drajat Wibowo mengatakan bahwa butuh dana ribuan trilin rupiah demi wujudkan program Prabowo-Gibran, termasuk susu dan makan siang gratis.
“Jadi bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis,” kata Drajat pada diskusi Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang ditayangkan YouTube Greenpeace Indonesia pada 20 Desember 2023.
Lantas dari mana sumber duitnya? Drajat saat itu menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sumber pendanaan untuk realisasi program. Pertama, ia menyebut soal perubahan regulasi.
Drajat mengatakan bahwa ada satu regulasi yang bisa diubah dan membuat pemerintah bisa menghasilkan ratusan triliun rupiah. Regulasi apa itu? Drajat tak menjelaskan detail.
“Ada satu peraturan yang kita tinggal ubah satu pasal. Kalau kita ubah pasal itu, Rp 104 triliun bisa kita rilis dari situ. Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran di debat,” ucapnya saat itu.
Berita Terkait
-
Sindiran Makan Siang Gratis Belum Dilupakan, Film Umay Shahab dan Prilly Latuconsina Kena Getahnya
-
Ziarah ke Makam Habib Ali Kwitang, Prabowo Ungkap Hubungan Kekerabatan Keluarga
-
Unggul Quick Count Pilpres 2024, Ingat Pesan Soeharto untuk Prabowo 'Ojo Lali, Ojo Dumeh, Ojo Ngoyo'
-
Komika Ini Singgung Rencana Prabowo Pangkas Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis
-
Prabowo Ingin Bertemu Pimpinan Parpol Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud, Ada Apa?
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?
-
Buntut Kebakaran Maut Kemayoran, Mendagri Usulkan Uji Kelayakan Gedung Rutin
-
Mendagri: Alat Pemadam Kebakaran Gedung Terra Drone Tidak Mencukupi
-
Perkuat Newsroom di Era Digital, Local Media Community, Suara.com dan Google Gelar TOT AI Jurnalis
-
DPR Buka Revisi UU Kehutanan, Soroti Tata Kelola Hutan hingga Dana Reboisasi yang Melenceng
-
Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi