Suara.com - Hari pemungutan suara telah usai. Tinggal selangkah lagi Indonesia segera mempunyai presiden dan wakil presiden baru.
Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di Pilpres 2024. Apabila itu sesuai dengan hasil real count KPU, maka keduanya akan meneruskan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai Prabowo-Gibran harus ditopang dengan pemerintahan yang kuat. Penting untuk menjaganya agar tetap stabil.
Di satu sisi, Indonesia tetap butuh opsisi untuk menjaga keseimbangan di pemerintahan.
"Persoalannya di kita daya tahan partai politik untuk menjadi oposisi itu punya nggak. Hanya PDIP, PKS punya, cuman PKS kalau boleh saya kritik juga ketika oposisi zamannya Pak Jokowi, ketika ada apa namanya penambahan wakil ketua MPR itu kan ikut juga, mestinya nolak dong," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Panangiang Simanungkalit pada Minggu (18/2/2024).
Dia menilai sikap opsisi sejumlah partai saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pun masih campur aduk. Partai Demokrat misalnya, masih memperlihatkan hal yang sama dengan PKS.
Ujang berharap pada pemerintahan yang akan datang terbentuk opsisi yang solid sebagai kontrol pemerintahan.
Kendati dia tidak yakin seluruh partai yang kalah dalam Pilpres 2024 akan menjadi opsisi pemerintahan. "PKS juga dekat dengan Prabowo," katanya.
Sejauh ini yang sudah menyatakan akan berada sebagai opisisi ialah PDI Perjuangan. Kalaupun pada akhirnya PKS juga mengikuti langkah tersebut, sebenarnya masih kurang.
Sementara itu, PKB yang pada Pilpres mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diragukan untuk menjadi opsisi. "PKB agak berat. Saya melihat ini pandangan objektif, kenapa? Ini ada isu juga di luar sana entah benar atau tidak sudah ada isu nanti Cak Imin diganti kalau kalah," katanya.
Ujang menduga agar sulit untuk PKB berada di barisan opsisi. "Kalau jadi oposisi kayaknya langsung ada muktamar luar biasa, biasanya begitu. Hanya kesulitan jadi saya melihatnya kelihatannya akan bergabung ke pemerintah kalau menurut saya," katanya.
NasDem yang berada di barisan bersama PKB dan PKS selama Pilpres disebutnya juga bakal bergabung dengan koalisi pemerintahan.
"Nasdem kalau tidak lolos putaran kedua katanya, sudah ada komunikasi dengan 02. Kemungkinan ya bisa merapat ke 02 ya. Karena begini, dalam politik itu kan apa ya kepentingan bisnis juga besar. Saya misalkan politisi juga pebisnis, tidak dilarang silahkan saja. Dalam konteks menjadi oposisi ini berat," katanya.
Partai pimpinan Surya Paloh tersebut juga memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo Subianto.
"Saya berharap PDIP di luar pemerintahan mestinya agar nanti kekuatan penyeimbang semakin besar juga sehingga oposisi tidak diambil kami-kami akademisi," katanya.
Berita Terkait
-
Raih Suara Tertinggi Di Penghitungan Sementara KPU, Politikus PDIP DR. Ahmad Basarah Diprediksi Lolos Ke Senayan
-
Sosok Dibalik Prabowo Subianto Bertarung di Pilpres 2024, Ternyata Rayuan Mayor Teddy Bikin Hasan Nasbi Klepek-klepek
-
Mantan Asisten Bongkar Alasan Prabowo Wujudkan Mimpi Makan Siang Gratis
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti