Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan respons terkait sikap PDI Perjuangan yang menegaskan ingin berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan.
Namun demikian, Jokowi tidak banyak memberikan komentar terkait rencana PDIP itu. Ia justru meminta hal tersebut ditanyakan kembali kepada elite partai banteng.
"Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP," kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Jenderal Soedirman, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa PDIP siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Menurut Hasto, periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan kekuasaan terpusat yang memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Dengan begitu, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.
Hasto menegaskan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDIP pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.
Atas dasar itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Megawati: Nanti di Suatu Masa Kau Kan Merasa Sakit Hati, Pesan Menohok untuk Jokowi?
Tak hanya itu, PDIP akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Berita Terkait
-
Megawati: Nanti di Suatu Masa Kau Kan Merasa Sakit Hati, Pesan Menohok untuk Jokowi?
-
Bongkar Isi Pertemuan dengan Surya Paloh di Istana, Jokowi Kasih Kode Begini
-
Membaca Pertemuan Jokowi-Surya Paloh: Strategi Rekonsiliasi Atau Memecah Koalisi?
-
Temui Jokowi Tanpa Sepengetahuan Koalisi AMIN, Surya Paloh Tengah Bermanuver Politik?
-
Istana vs Nasdem Beda Suara soal Surya Paloh Bertemu Jokowi: Diundang atau Memohon?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra