Jokowi: Harapan Masyarakat ke Lembaga Peradilan Tinggi, Tuntut Jaminan Keadilan

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tingginya harapan masyarakat kepada lembaga peradilan. Menurut Jokowi, masyarakat kekininan menuntut jaminan keadilan.

Jokowi mengatakan, masyarakat saat ini juga sudah semakin kritis dan terbuka dalam memberikan penilaian.

"Harapan masyarakat pada lembaga peradilan semakin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya," kata Jokowi dalam pidatonya di Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Beriringan dengan tingginya harapan masyarakat tersebut, Jokowi menekankan kepada seluruh hakim tentang pentingnya integritas. Bukan hanya untuk hakim, melainkan seluruh komponen di lembaga peradilan.

"Di tengah-tengah tantangan ini, integritas adalah pilar utama. Bukan hanya bagi para hakim agung tapi seluruh hakim di Indonesia juga seluh panitera, ASN dan seluruh pegawai MA," kata Jokowi.

Jokowi berujar Mahkamah Agung pasti menjadi rujukan bagi para hakim. MA akan menjadi tauladan serta harapan keadilan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Jokowi menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh MA untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance. Menurutnya reformasi internal sekaligus dapat meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan.

Kendati begitu, reformasi internal tersebut harus dibarengu dengan kualitas sumber daya manusia. Jokowi kembali menekankan SDM yang harus berintegritas.

"Kualitas SDM hakim adalah kunci. Integritasnya, profesionalismenya, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat. Kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan Iptek," kata Jokowi.

Baca Juga: Pesan ke Seluruh Hakim di Indonesia, Jokowi: Kualitas SDM Adalah Kunci

"Oleh karena itu inovasi harus menjadi bagian dari reformasi, bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, tapi juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara," sambung Jokowi.