Suara.com - Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menilai program kampanye makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak pantas dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alasannya Pemilu 2024 hingga kini prosesnya belum rampung sepenuhnya. Selain itu, ia menyebut program tersebut semestinya dibahas dan digodok di kabinet baru pasca Pemilu.
"Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata Jubir Timnas AMIN, Billy David kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).
Billy juga menekankan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran itu harus melewati proses pembahasan di DPR RI.
"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali," ujar Billy.
Disusupinya pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet, kata Billy, hanya akan membuat masyarakat semakin bingung. Sebab pemerintah saat ini seolah sudah melompati kepentingan rakyat.
"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elite mendahului problem rakyat Indonesia," tuturnya.
Di sisi lain, rakyat kini dibebani permasalahan melonjaknya harga beras. Oleh sebab itu, Billy merasa masyarakat harus mempertanyatakan urgensi di balik pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet.
"Publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada. Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum aja solusi konkretnya," kata dia.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyusupkan program makan siang gratis dalam agenda rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Program makan siang gratis sendiri adalah janji kampanye andalan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Paslon ini sendiri tercatat masih unggul sementara pada hitungan Real Count KPU dengan perolehan 58 suara suara.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membenarkan program tersebut dibahas dalam rapat hari ini.
"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Negara, Jakarta.
Bahlil pun dengan percaya diri mengatakan program tersebut bakal dijalnkan pada tahun 2025.
"Upaya di saat 2025 itu langsung running, langsung jalan," kata Bahlil.
Berita Terkait
-
Tom Lembong: Pasar Beras di Indonesia Kacau Balau, Pasti karena Bansos saat Pemilu
-
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Buka Suara
-
Mahfud Md 'Protes' Makan Siang Gratis Dibahas Kabinet Jokowi: Kurang Tepat
-
Tom Lembong Bangga Kampanye Anies-Muhaimin Paling Kere, Mengapa?
-
Tom Lembong Soal Rapat Kabinet Bahas Makan Siang Gratis: Gagasan Peningkatan Nutrisi Anies-Muhaimin Lebih Cocok
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!