Suara.com - Founder lembaga survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi sangat yakin Anies Baswedan sudah mengakui kekalahannya di Pilpres 2024.
Hanya saja memang hingga kini Anies Baswedan belum mau mengatakan bahwa dirinya bersama Muhaimin Iskandar sudah kalah dalam pertarungan Pilpres 2024.
Apakah ini karena Anies Baswedan tidak percaya hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei?
Baca Juga:
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
Sesumbar Airlangga Sebut Jokowi Nyaman Di Golkar: Lihat Saja Iklan-iklan
Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hasil quick count bukan sesuatu yang main-main karena fungsi utamanya adalah mendeteksi kecurangan.
"Kalau ternyata hasil pemilunya itu sama antara KPU dengan hasil quick count harusnya ga ada lagi pertanyaan dari para calon," ujar Burhanuddin dikutip dari Youtube Arya Sinulingga.
Burhan mengaku heran terhadap pihak-pihak yang masih mempertanyakan hasil quick count padahal sudah terbukti selama beberapa tahun pelaksanaan Pemilu.
Baca Juga: Hasil Pleno KPU: Suara Prabowo Di Sultra Tembus 1,1 Juta, Anies-Ganjar Tak Sampai Separuhnya
Burhan mengatakan, sudah menggelar quick count sejak tahun 2004. Kala itu lembaganya bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi nasional.
Di tahun 2004 itu, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, banyak yang curiga dan cenderung tidak percaya terhadap hasil quick count.
Biasanya Burhan mengatakan, pihak yang tidak percaya adalah pihak yang kalah. Di masa itu, lembaga survei Burhan sudah berani mengumumkan bahwa pemenang Pilpres 2004 adalah SBY dengan perolehan suara lebih dari 60 persen beberapa jam setelah pencoblosan.
"Dan saat itu ada kecurigaan, ketidakpercayaan, kebetulan yang tidak percaya biasanya yang kalah dan waktu itu wajar karena baru pertama kali tahun 2004," tuturnya.
Namun jika ketidakpercayaan terhadap quick count itu muncul di tahun 2024, Burhan mengaku heran. Sebab kata dia hasil quick count sudah terbukti benar tidak hanya di level nasional tapi juga Pilkada.
Burhan lebih merasa heran jika yang tidak percaya terhadap hasil quick count adalah calon presiden atau calon wakil presiden yang justru tahu seperti apa mekanisme quick count.
Berita Terkait
-
Hasil Pleno KPU: Suara Prabowo Di Sultra Tembus 1,1 Juta, Anies-Ganjar Tak Sampai Separuhnya
-
Beredar Video Sorak Sorai 'Anies Presiden' dan 'Gus Imin Wapres', Masih Ngarep?
-
Taklukkan Dua Rivalnya di Pilpres, Prabowo-Gibran Unggul di Kalimantan Barat
-
Dikritik Habis Gegara Lem Aibon, Respons Anies ke Media Tak Terduga
-
Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Keok, Prabowo-Gibran Menang Telak di Bangka Belitung!
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
Papua Memanas! Mapolres Mamberamo Raya Diserang Massa, Banyak Polisi jadi Korban, Apa Pemicunya?
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?
-
Siswi MTs Sukabumi Akhiri Hidup, Isi Surat Ungkap Keinginan Pindah Sekolah karena Perilaku Teman
-
Dugaan Korupsi Whoosh Diusut KPK, PDIP: Bu Mega Sudah Ingatkan Sejak 2015
-
Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Kembali, Bawa Ramalan 'Ngeri': Dunia Dihantam Krisis Besar 2027-2032
-
Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?
-
Parade 11 Purnawirawan Jenderal di Kantor Mahfud MD, Sinyal Darurat Selamatkan Polri?
-
Viral Kepergok Party, Beasiswa KIP-K Mahasiswi UNS Resmi Dicabut
-
Pemprov DKI Sulit Penuhi Subsidi Transjakarta Setelah DBH Dipangkas Pusat, Kini Tarifnya Bakal Naik