Suara.com - Politisi PDIP yang juga Komandan Tim Hukum 03 Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengeluarkan pernyataan keras terkait status Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader PDIP.
Saat ini Jokowi menurut pendapat Henry bukanlah kader dari PDIP. Henry lebih lanjut menyebut ayah dari Gibran Rakabuming Raka itu sebagai penjahat demokrasi.
Pernyataan keras dari Henry itu ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Senin (11/3). Awalnya Akbar Faizal sebagai host mempertanyakan status dari Jokowi di PDIP.
Baca juga:
Hal ini menjadi penting bagi publik untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi relasi PDIP dengan Jokowi pasca Pilpres 2024.
"Kita lihat 'kerusakan' itu kan diawal dengan majunya atau dipaksakannya putra dari Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden. Dengan cawe-cawe ke MK, eh kebetulan iparkan. Ke KPU, menerima pendaftaran, padahal waktu itu masih gunakan undang-undang yang lama, masih gunakan PKPU yang lama," jelas Henry.
"Di sini sudah terlihat, sudah terencana semua. Siapa yang merencakan, siapa pelakunya? Ya Jokowi dengan melakukan intervensi terhadap hukum, kemudian juga kepada pelaksana pemilu," sambungnya.
Lebih lanjut, Henry menjelaskan bahwa dengan semua paparan itu, Jokowi bukan seperti kader PDIP. Tegas, Henry menyebut bahwa dulu Jokowi memang kader PDIP namun untuk saat ia adalah kader yang berkhianat.
Baca juga:
Baca Juga: Rekapitulasi KPU: Prabowo Panen 3,6 Juta Suara Di Sumsel, Bagaimana Dengan Anies Dan Ganjar?
Tak hanya itu, di mata Henry Yosodiningrat, Jokowi telah melakukan kejahatan demokrasi selama kontestasi Pilpres 2024.
"Kemudian soal status Jokowi sebagai kader (PDIP). Tidak ada kader seperti itu. Itu bukan kader. Artinya kader yang berkhianat. Dulu kader, tapi sekarang setelah ia berkhianat dan meninggalkan,"
"Dia lebih memilih untuk dinasti kekuasaan dia, kemudian menjadikan anaknya, dia mengorbankan semuanya. Dia bukan kader. Jadi di mata saya, Jokowi itu pengkhianat bahkan melakukan kejahatan demokrasi," ungkap
Berita Terkait
-
Rekapitulasi KPU: Prabowo Panen 3,6 Juta Suara Di Sumsel, Bagaimana Dengan Anies Dan Ganjar?
-
Viral Detik-detik Presiden Jokowi Hampir Kecelakaan Saat Riding dengan Motor Custom
-
Riuh Anies Singgung Pejabat dengan Ijazah Palsu, Sindir Gibran dan Jokowi?
-
Anies Baswedan Mantan Direktur Lembaga Survei, Aneh Kalau Tidak Percaya Quick Count
-
Hasil Pleno KPU: Suara Prabowo Di Sultra Tembus 1,1 Juta, Anies-Ganjar Tak Sampai Separuhnya
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
Terkini
-
Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat
-
Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri
-
Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami
-
Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM
-
Pengadilan Jepang Sidang Korban Salah Tangkap Kasus Pembunuhan yang Sudah Meninggal 15 Tahun Lalu