Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) pada Rabu (13/3/2024) besok.
"Dari informasi yang saya dapatkan Rabu (rapat bersama pemerintah)," kata Anggota Baleg DPR, Guspardi Gaus kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).
Baca Juga:
Diungkap Mahfud MD, Begini Respon Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK
Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Gibran Banjir Panggilan 'Mas Wapres'
Erina Gudono Ramaikan Bursa Pilkada Sleman, Begini Respons Ganjar-Mahfud
Guspardi menerangkan, salah satu hal yang dibahas dalam rapat besok adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ. Selain pemerintah dan anggota panja, rapat turut melibatkan Komite I DPD RI.
Guspardi menekankan pembahasan RUU DKJ akan dituntaskan sebelum berakhirnya Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.
"InsyaAllah pada akhir masa sidang ini pembahasan tingkat pertama itu akan selesai dibahas antara DPR dan pemerintah," jelas dia.
Baca Juga: Perolehan Suara Turun, Kris Dayanti Gagal Kembali Ngantor di Senayan
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI tersebut mengatakan sejauh ini mayoritas fraksi di DPR RI setuju untuk dilakukan pembahasan RUU DKJ.
Hanya Fraksi PKS yang sempat menyatakan menolak RUU DKJ disahkan sebagai usulan DPR dalam rapat paripurna DPR ke-10 Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024.
"Nggak ada (yang tidak setuju), palingkan dulu hanya Fraksi PKS, lainnya setuju semua," kata Guspardi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR RI sudah menerima surat presiden tentang pembahasan RUU DKJ.
Dasco menyampaikan pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR RI.
Lima Kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum dan HAM.
Berita Terkait
-
DPRD Jakarta Minta Perumusan RUU DKJ Oleh DPR RI Dipercepat
-
Komisi II: Pembahasan RUU DKJ Tak Ada Kaitan dengan Pilpres 2024
-
Gibran Bakal Tangani Aglomerasi DKJ, Bila Jadi Wapres; Begini Prediksi Pengamat Perkotaan
-
4 Caleg Pendatang Baru Dapil Banten II Melenggang ke DPR RI, Edison Sitorus Geser Wakil Ketua MPR
-
Polemik Penggusuran Rumah Warga di IKN, Said Didu: Bapak Presiden Semoga Masih Punya Nasionalisme
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM