Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan akan menjadi ketua umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Rumor Jokowi bakal menjadi bagian dari Golkar ini pun menarik perhatian publik.
Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan bahwa sebenarnya Joko Widodo sudah masuk ke partai berlambang Pohon Beringin itu sejak 2015. Tidak hanya masuk, Jokowi kata Ridwan juga mengendalikan partai Golkar.
"Sebenarnya pak Jokowi itu suda masuk Golkar sejak 2015. Sejak 2015, tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar. Sejatinya. Karena saya tahu Jokowi itu sejak ia jadi pengusaha di Solo," ucap Ridwan seperti dikutip, Rabu (13/3).
Baca juga:
"Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi, saat itu tahun 2003 atau 2004 akan maju menjadi Wali Kota Solo. Cari partai pengusung, kalau pak Jokowi itu kader PDIP gak mungkin dia cari partai pengusung, langsung aja," tambah Ridwan.
Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan proses pencalonan Jokowi saat menjadi calon wali kota Solo dan hubungannya dengan partai Golkar.
Menurutnya, ketua DPP Golkar Solo RM Kus Rahardjo sempat mendatangi dirinya dan mengatakan kepada Ridwan bahwa pencalonan Jokowi harus didukung.
"Kita harus dukung (kata RM Kus Rahardjo). Tapi ada syaratnya. Dia minta wakilnya si X. Saya gak bisa sebut namanya karena bisa jadi gempar. Dan temannya Jokowi, teman sekolahnya Jokowi dan sangat akrab," ungkap Ridwan.
Baca juga:
Baca Juga: Jokowi Kasih Izin Tanah IKN Dijual ke Investor
Pada proses selanjutnya kata Ridwan, ia melaporkan hal itu kepada Mahadi Sinambela, salah satu politisi senior Golkar. Namun kala itu, Mahadi meminta Ridwan untuk tidak mendukung Jokowi.
"Wah jangan wan, kamu jangan cari perkara dukung Jokowi," ucap Ridwan menirukan perkataan Mahadi Sinambela.
Menariknya kata Ridwan, Jokowi tidak serta merta mendapat dukungan dari PDIP saat jadi Wali Kota Solo itu. Justru PAN dan PKS yang menurut Ridwan berikangan dukungan.
"Sampai pada proses-proses, sampai jadilah Jokowi di dukung PDIP dengan wakil si Mr FX (F.X. Hadi Rudyatmo). Jadi Jokowi ini kader Golkar. Semua pengusaha zaman orde baru itu kader Golkar," jelasnya.
Baca juga:
Pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres itu, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto di Bambu Apus atas permintaan dari Tjahjo Kumolo.
Berita Terkait
-
Jokowi Kasih Izin Tanah IKN Dijual ke Investor
-
"Jokowi Sejak Berteman dengan Prabowo Jadi Aneh" Jhon Sitorus Sebut Orde Baru dan Dwifungsi ABRI Hidup Kembali
-
Disaat Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Istana Wapres Justru Baru Mau Dibangun
-
Sederet Tokoh yang Masuk Bursa Calon Ketua Umum Golkar, Nama Gibran Ikut Disebut
-
Gonjang-ganjing Jokowi ke Golkar, Politikus Senior Ini Ungkap Posisi Paling Memungkinkan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO