Suara.com - Rumor Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Golkar makin santer terdengar. Jokowi bahkan disebut-sebut bakal jadi ketua umum begitu ia masuk ke Golkar.
Terkait rumor ini, pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa Jokowi punya kelakukan sama dengan Moeldoko saat mau mengambil alih partai Demokrat beberapa waktu lalu.
"Ini untuk kepentingan Jokowi sendiri. Jokowi ingin memastikan punya peralatan politik pasca dilengserkan. Itu lalu diatur, yang paling mungkin (isu dihembuskan) orang Golkar sendiri, supaya gak dianggap rampok seperti Moeldoko kan," ucap Rocky Gerung seperti dikutip, Kamis (14/3).
Baca juga:
Rocky Gerung kemudian menyebut sosok Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) untuk dijadikan semacam 'kuda troya' untuk bisa mengambil alih kepengurusan Golkar.
"Jadi dipasanglah di situ, pak LBP. LBP itu semacama kuda troya yang didalamnya ada Jokowi. Kenapa baru sekarang? Karena untuk memastikan caleg-caleg Golkar ini harus tetap di bawah Jokowi seperti di awal perecanaan koalisi," tambah Rocky Gerung.
"Busuk sebenarnya, cara berpikir politik yang busuk. Itu 11-12 dengan Moeldoko," ungkapnya lagi.
Rocky kemudian menyebut bahwa kondisi ini menerangkan ke publik mengapa Moeldoko tak pernah mendapat teguran dari Presiden Jokowi pasca ingin mengambilalih partai Demokrat beberapa waktu lalu.
"Itu juga yang menerangkan, mengapa pak Jokowi tak pernah mau menegur Moeldoko. Karena motifnya sama. Kan Demokrat sudah diintai untuk bisa diambilalih oleh Jokowi,"
Baca Juga: Dorong Jokowi Jadi Ketua Koalisi, PSI Sedang Bangun Posisi Tawar Karena Suaranya Kecil
"Itu yang menerangkan bagi kita masuk akal, mengapa Moeldoko begitu percaya diri untuk mengambilalih Demokrat karena di belakangnya ada keinginan pak Jokowi," jelas Rocky Gerung.
Jokowi Disebut Sudah Kendalikan Golkar sejak 2015
Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan bahwa sebenarnya Joko Widodo sudah masuk ke partai berlambang Pohon Beringin itu sejak 2015. Tidak hanya masuk, Jokowi kata Ridwan juga mengendalikan partai Golkar.
"Sebenarnya pak Jokowi itu suda masuk Golkar sejak 2015. Sejak 2015, tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar. Sejatinya. Karena saya tahu Jokowi itu sejak ia jadi pengusaha di Solo," ucap Ridwan seperti dikutip, Rabu (13/3).
"Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi, saat itu tahun 2003 atau 2004 akan maju menjadi Wali Kota Solo. Cari partai pengusung, kalau pak Jokowi itu kader PDIP gak mungkin dia cari partai pengusung, langsung aja," tambah Ridwan.
Ridwan Hisjam lebih lanjut menjelaskan proses pencalonan Jokowi saat menjadi calon wali kota Solo dan hubungannya dengan partai Golkar.
Berita Terkait
-
Dorong Jokowi Jadi Ketua Koalisi, PSI Sedang Bangun Posisi Tawar Karena Suaranya Kecil
-
DPD Demokrat DKI Laporkan Dugaan Penyelenggara Pemilu Gelembungkan Suara Partai Tertentu
-
Aktivis 98 Sebut Titiek Soeharto Berpotensi Pimpin Partai Golkar
-
PSSI Tuntaskan Proses Naturalisasi Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Maarten Paes
-
Mojang Purwakarta Kembali Berlaga, Mantan Istri Dedi Mulyadi, Ambu Anne Siap Ambil Lagi Kursi Bupati
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing