Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono angkat bicara terkait komplain dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal rumah dinas menteri di IKN.
Mereka komplain karena rumah dinas menteri di IKN lebih kecil.
Baca Juga:
PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08
Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Jika...
Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03
Bambang mengatakan bahwa pembangunan rumah dinas menteri di IKN sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
"Kan PU-nya standar-standar PUPR. Ditjen Cipta Karya itu memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dengan standar-standar yang sedang berlangsung selama ini," ujar Bambang kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).
"Ya. Saya kira PU membangun sesuai standar," imbuhnya.
Baca Juga: Dukung Pembangunan IKN, Balai K3 Samarinda Dapat Prioritas untuk Direvitalisasi
Sebelumnya diberitakan, rumah dinas menteri di IKN sempat ramai dibicarakan karena tampak begitu mewah. Tetapi sejumlah menteri di kabinet justru kompak menyebut rumah dinas di ibu kota anyar itu malah lebih kecil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjadi salah satu menteri yang menganggap rumah dinas di IKN lebih kecil dari rumah dinas di Jakarta.
Ia juga memandang rumah dinas di IKN tidak lebih mewah dibanding rumah dinas menteri yang lama.
"Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya (rumah dinas Widya Chandra). Lebih Kecil dari ukuran di Widya Chandra," kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Anggapan rumah dinas menteri di IKN lebih kecil dari segi ukuran juga dirasakan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana disampaikan Basuki.
"Bahkan Pak Luhut bilang, 'loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan'. Tetapi dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara," kata Basuki.
Berita Terkait
-
Bantah Gusur Warga Adat Demi Pembangunan, Ini Penjelasan Kepala Otorita IKN
-
Mulai Mengudara Tahun 2045, Mobil Terbang Bakal Jadi Sarana Transportasi di IKN
-
Jokowi Perintahkan Tanah IKN Dijual ke Investor, Said Didu: Rakyat Diusir, Nasionalismemu Kau Gadaikan Ke mana?
-
Anggota DPR Cecar Bambang Susantono: Apa Benar Otorita IKN Gusur Tanah Rakyat?
-
Siap-siap, Upacara 17 Agustus 2024 Bakal Digelar Perdana di Ibu Kota Nusantara
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi
-
Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS
-
Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih
-
Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?
-
IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut
-
Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum