Anggota DPR Cecar Bambang Susantono: Apa Benar Otorita IKN Gusur Tanah Rakyat?

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mencecar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono terkait isu Otorita IKN menggusur tanah adat masyarakat demi kepentingan pembangunan.

Momen itu terjadi saat Bambang dan Anggota Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat, Senin (18/3/2024) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

PDIP Sebut Ada KPPS Diminta Ubah Suara di Palu, KPU Buka Formulir C Hasil TPS 08

Hari Ini KPU Umumkan Hasil Pemilu 2024, Jika...

Gibran Singgung Nama Ganjar Usai Program Internet Gratis Disebut Nyontek Paslon 03

Guspardi mempertanyakan mengenai adanya kebijakan IKN yang dinilai menggusur hak hidup masyarakat adat.

"Ada satu hal yang perlu saya minta klarifikasi, kepada Kepala Otorita terhadap informasi di media. Tentang kebijakan pemerintah IKN yang menyentuh harkat martabat masyarakat di sekitar. Saya membaca itu di media online dan saya ditanya oleh media berkaitan terhadap hal tersebut, adanya kebijakan daripada otoritas IKN untuk menggusur untuk membumihanguskan dalam tanda kutip," ujar Guspardi.

Guspardi meminta Bambang mengklarifikasi hal tersebut. Khususnya terkait adanya isu Otoritas IKN hendak membeli tanah adat milik masyarakat.

Baca Juga: Pindah Kantor ke IKN Juli 2024, Dua Poin Ini Jadi Kunci Kepastian Jokowi

"Dan terakhir juga saya di Baleg ada informasi ada upaya-upaya dari Otorita membeli tanah-tanah rakyat untuk dipindahkan dari kawasan itu, itu yang terakhir, apa benar? Apa tidak?" lanjut Gurpadi.

Selain itu, Guspardi juga meminta Bambang mengklarifikasi tentang adanya surat pembatalan terkait kebijakan penggusuran. Menurutnya, adanya usul penggusuran dan pembelian tanah adat adalah hal yang memalukan.

"Apa benar apa tidak, dan juga saya membaca juga proses suratnya ditarik dan lain sebagainya. Adanya insisiatif itu tentu sesuatu yang memilukan dan memalukan kita. Jangan hanya sebuah Ibu Kota diperuntukkan hanya untuk orang tertentu saja," terang Guspardi.

Lebih lanjut, Guspardi meminta Otorita IKN tidak memarjinalkan masyarakat adat yang bermukim di sekitar IKN.

"Kita tekankan kepada pemerintah bahwa Ibu Kota Negara untuk semua. Kita tdak meniru, maaf Singapura, dan lain sebagainya, jangan masyarakat yang asli yang ada di situ dimarjinalkan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisi II DPR RI menggelar dapat dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Senin (18/3/2024) di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Bambang mengatakan saat ini IKN masih melalui proses pembangunan tahap I. Ia menyebut salah satu momen yang paling penting dalam masa pembangunan tahap awal itu adalah Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024.

Pembangunan tahap pertama IKN ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2024. Bambang menerangkan, setelah itu IKN akan melewati proses pembangunan sebantak empat kali.

"Namun setelah itu 20 tahun setelah itu hingga 2045 akan ada empat tahap masing-masing tahap lima tahunan kita melihat satu pembangunan yang harus berkelanjutan," ucap Bambang.

Dalam kesempatan itu pula, Bambang melaporkan perkembangan pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN. Bambang menyebut Istana Presiden di IKN sudah hampir setengah rampung.

"Pada akhir Februari Istana Presiden yang kita lihat paling sebelah kiri dan lapangan upacara antara gambar dan kenyataan di lapangan. Progres di lapangan kita bisa lihat di situ (58,531 persen) dengan target selesai Oktober 2024," jelas Bambang.

Bambang juga menyebut simbol Burunng Garuda yang ada di Kantor Presiden dalam tahap penyelesaian. Targetnya, Kantor Kepresidenam akan selesai dibangun pada Oktoner nanti.

"Gedung Kantor presiden juga terlihat di situ, bilah-bilah dari Garuda-nya Insyaallah sudah mulai terpasang dan makin lama akan terlihat secara jelas sayap dari Garuda itu akan mewarnai dari gedung Kantor Presiden (78,648 persen target selesai Oktober 2024)," imbuhnya.

Selain itu, ada pula laporan tentang progres pembangunan Gedung Sekretariat Presiden. Bambang mengatakan gedung tersebut ditargetkan sudah mulai rampung pada Agustus mendatang.

"Gedung Sekretariat Presiden itu progresnya 65 persen dan Insyaallah dalam hitungan bulan nanti pada bulan Agustus kita harapkan ini sudah paling nggak mendekati semuanya 90 persen atau mendekati penyelesaiannya," jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan kendala yang dialami oleh pihak Otoritas IKN selama proses pembangunan.

"Memang tantangannya luar biasa di lapangan karena misalnya begitu hujan itu sudah kita harus menunggu, untuk ngecor begitu ya cuaca faktor cuaca. Kemudian juga faktor logistik segala macam yang berhubungan dengan konstruksi ada di lapangan," tuturnya.